Imbauan dan pernyataan sikap MPR terkait doa bersama 2 Desember

Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan MPR RI mengeluarkan imbauan dan pernyataan sikap terkait doa bersama yang akan digelar sejumlah ormas Islam pada esok Jumat (2/12).

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Kamis, melalui keterangan tertulis MPR menjelaskan, bahwa yang pertama, kegiatan itu adalah aksi menyatakan pendapat yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan dilindungi konstitusi.

Kedua, lanjutnya, kegiatan itu diharapkan menjadi momentum pembuktian kepada seluruh umat Islam, masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional bahwa muslim Tanah Air sangat moderat dan rahmatan lil alamin.

Ketiga, MPR menilai kegiatan tersebut murni untuk menuntut keadilan atas kasus penistaan agama, bukan kebencian terhadap perbedaan suku, ras, apalagi agama.

Keempat, MPR memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polri yang sangat cepat dan profesional serta transparan dalam penanganan kasus yang saat ini sudah sampai kepada kejaksaan.

Kelima, MPR mengapresiasi pertemuan silaturahmi antara MUI, panitia aksi, dan aparat keamanan sehingga bersepakat aksi damai memang dilakukan secara damai, menjaga persatuan dan kesatuan umat.

Dan yang keenam, MPR berharap semua pihak baik panitia aksi, peserta aksi, dan aparat keamanan menjaga komitmen kesepatakan bersama agar aksi damai berlangsung tertib dan damai, serta selalu waspada terhadap pihak-pihak yang berpotensi menganggu jalannya kegiatan itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengungkapkan bahwa kegiatan itu harus membawa suasana yang sejuk dan damai guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Ingat, jangan ada kata-kata yang bersayap-sayap yang membakar, kata-kata harus jelas, lugas tidak bersayap yang membakar dari belakang. Untuk itu, tulus dan ikhlas harus ada di setiap hati kita semua. Jangan karena ingin mendapatkan sesuatu, kemudian mencari-cari keuntungan dalam kesempitan bangsa ini," tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menambahkan, masyarakat Jakarta dan seluruh masyarakat Indonesia harus mengetahui bahwa kegiatan itu sudah mendapatkan izin pemerintah sehingga legal dan bukan anarkis.

"Ini harus dipahami betul oleh semua pihak baik panitia aksi, peserta aksi, dan aparat keamanan, kalian bukan musuh, kalian bukan saling memusuhi, kita semua satu dalam bangsa Indonesia," katanya.

"Semua adalah pecinta NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itulah semua pihak sangat penting untuk saling menjaga dan sama-sama memastikan bahwa aksi besok adalah aksi super damai tanpa embel-embel lainnya yang berpotensi merusak," lanjut Hidayat.