Prodia mulai gelar penawaran saham perdana Rp6.500/lembar

Jakarta (ANTARA News) - Perusahaan bidang kesehatan PT Prodia Widyahusada Tbk mulai menggelar penawaran umum saham perdana seharga Rp6.500 per lembar saham.

"Setelah melalui tahapan "bookbuilding" dengan melibatkan investor domestik dan luar negeri, Prodia menetapkan harga IPO di level Rp6.500 per lembar saham," papar Direktur Utama Prodia Dewi Muliaty dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan perseroan melepas sebanyak 187,5 juta saham atau 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh sehingga Prodia akan memperoleh dana dari aksi korporasi itu sekitar Rp1,22 triliun.

"Kami berharap kehadiran Prodia di pasar modal akan memberikan nilai tambah yang optimal kepada para stakeholders dan shareholders," katanya.

Ia menambahkan bahwa dengan fundamental perusahaan yang kuat dan rekam jejak lebih dari 43 tahun, perseroan meyakini prospek pertumbuhan bisnis Prodia akan semakin kuat sejalan dengan peningkatan masyarakat kelas menengah dan tingginya kesadaran terhadap isu-isu kesehatan di Indonesia.

Ia memaparkan lembaga survei independen global Frost & Sullivan memproyeksikan belanja kesehatan di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 29 miliar dolar AS.

"Belanja kesehatan masyarakat Indonesia per kapita termasuk paling rendah di Asia, sekitar 103,6 dolar AS per kapita pada 2015. Melalui IPO ini kami ingin mengoptimalkan peluang tersebut dan menjadikan Prodia sebagai tuan rumah di negeri sendiri," ujar Dewi.

Ia menjelaskan, Prodia akan menggunakan sekitar 67 persen dana IPO untuk mengembangkan dan memperbesar jejaring outlet Prodia di Indonesia, baik di pasar yang ada saat ini maupun di pasar yang baru.

Kemudian, sebesar 19 persen akan digunakan untuk memperkuat kemampuan dan kualitas layanan Prodia melalui pembelian peralatan teknologi diagnostik generasi terbaru yang akan memperkuat layanan Prodia untuk mendukung pengobatan individu yang menjadi tren yang terus tumbuh di industri laboratorium klinik global. Lalu, peralatan untuk pemeriksaan nonlaboratorium, dan peralatan atau perlengkapan teknologi informasi.

"Kemudian sisanya sebesar 14 persen akan digunakan untuk memperkuat modal kerja," katanya.