Nasdem ingin penggantian ketua DPR lewat mufakat

Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Nasdem menginginkan keputusan DPR terkait dengan pergantian Ketua DPR RI harus melalui mekanisme musyawarah mufakat dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami lihat proses politik di DPR harus bijak, sebagaimana kultur politik asli kita yaitu musyawarah mufakat," kata Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Jhonny G. Plate di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa.

Terkait dengan proses legal formal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dia menyebutkan usulan pergantian itu harus melalui berbagai proses sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Menurut dia, dalam proses pergantian itu ada usul dari DPP Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar, lalu tinggal prosesnya berjalan di DPR dan diharapkan tidak ada pemungutan suara dalam memutuskan pergantian tersebut.

"Diharapkan tidak ada voting di rapat paripurna, tetapi musyawarah mufakat. Itu perlu didorong yaitu kedepankan perundingan untuk satu tujuan bernegara," ujarnya.

Ia mengatakan Fraksi Nasdem melihat situasi terkini terkait dengan dinamika politik Indonesia maka fraksinya tidak berharap ada dinamika yang mengarah pada keretakan keutuhan bangsa.

Menurut dia, proses musyawarah mufakat bertujuan meredam ketegangan yang mengarah kepada keretakan bangsa.

"Yang pasti ada kewenangan didelegasikan ke fraksi untuk mengambil keputusan. Tidak semua proses politik dikonsultasikan ke DPP. Namun, kita harua berjalan di rel yang digariskan partai untuk Indonesia lebih baik," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Ade Komarudin menegaskan akan taat pada peraturan yang berlaku di internal Partai Golkar dan peraturan perundang-undangan terkait dengan keinginan Partai Golkar menempatkan Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR.

"Sebagai kader Golkar, saya ingin menempatkan keutuhan negara, partai di atas kepentingan pribadi," kata Ade saat konferensi pers di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (28/11).

Seraya menyatakan akan menghormati mekanisme hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dia mengaku telah berkonsultasi dengan tokoh senior Partai Golkar, tokoh bangsa, tokoh agama, dan rekan aktivis di HMIterkait dengan polemik posisi Ketua DPR.