Presiden tegaskan komitmen pemerintah sederhanakan perizinan properti

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali komitmen pemerintah melakukan deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti.

Saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia (REI) di Jakarta, Selasa, Presiden mengungkapkan bahwa sudah banyak sekali prosedur perizinan yang dipangkas meski masih banyak hal yang harus dibenahi.

"Sudah dilakukan deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti. Sudah kita potong-potong, memang masih ada yang perlu diperbaiki lagi," katanya.

"Dulu 33 izin, sekarang hanya 11 izin. Dulu sampai 900 hari, sekarang hanya 40 hari kurang lebih. Tapi dalam pelaksanaannya kalau masih ada masalah silakan disampaikan kepada kita," kata Presiden.

Deregulasi dan penyederhanaan birokrasi sektor properti, menurut dia, merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13.

Presiden juga menjelaskan bahwa inti dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 ialah mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau.

Paket kebijakan tersebut sekaligus mengurangi regulasi dan biaya bagi pengembang dalam membangun rumah.

"Sekali lagi rumah MBR, bukan yang lain. Nanti yang dikebut yang lain, yang MBR ditinggalkan. Jangan sampai salah di lapangan yang banyak dibangun malah rumah orang yang sering hanya dipakai untuk investasi, sudah punya dua atau tiga rumah sebelumnya," ujarnya.

Meski pemerintah telah berupaya menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan upaya-upaya lainnya, namun dalam realisasinya di lapangan masih ditemukan adanya kendala.

Oleh karena itu, Presiden berkomitmen membenahi segala kekurangan yang ada dan meminta masukan untuk mencari solusi bersama.

"Saya tahu bahwa di lapangan masih ada kendala, baik yang berupa perizinan tata ruang dan lain-lain. Baik di pusat maupun di daerah. Tetapi sekali lagi, ini akan terus kita perbaiki, kita benahi," katanya.

"Saya terima laporan dari berbagai pihak. Bahkan saya juga cari tahu sendiri kondisi nyata di lapangan. Di sini saya ingin sampaikan bahwa ketika ada masalah di lapangan, tolong langsung dilaporkan dan bersama-sama kita carikan solusinya apalagi kalau itu menyangkut masalah rumah MBR," kata dia.

Politik Menghangat

Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan bahwa belakangan yang seringkali ditanyakan kepadanya oleh pelaku usaha bukanlah permasalahan ekonomi, namun soal kondisi politik yang menghangat.

Meski demikian, Presiden memastikan bahwa kondisi politik semacam itu merupakan hal yang biasa menjelang Pilkada.

"Bukan apa-apa, saya kira wajar dan ini setiap saat menjelang atau dalam kurun kampanye Pilkada ya selalu seperti ini. Bukan hanya saat ini saja, tetapi memang sekarang ini agak istimewa, terutama Pilgub di Jakarta. Meskipun sebetulnya pemilihan gubernur dan bupati/wali kota itu ada di 101 provinsi, kabupaten dan kota," katanya.

"Gosip dan rumor sekarang ini juga banyak di media sosial. Tetapi jangan langsung dipercaya, banyak rumor yang tidak benarnya," ucapnya.

Ia berharap agar seluruh elemen masyarakat tidak hanyut dalam kondisi tersebut dan fokus bekerja dan menjalankan aktivitas masing-masing.

"Tetapi untuk kita semuanya yang ada di sini, terutama seluruh anggota REI, marilah kita kembali bekerja, fokus menjalankan program pembangunan untuk masyarakat dan memastikan setiap rakyat Indonesia nantinya memiliki tempat tinggal yang layak," kata Presiden yang langsung disambut riuh tepuk tangan peserta Musyawarah Nasional REI ke-15 tahun 2016.