Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Suryadharma Ali, mengatakan bahwa partai tidak melihat isu reshuffle (perombakan) kabinet sebagai masalah, karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden dalam menilai kinerja menterinya. "Sebaliknya, PPP siap bila cadernya di kabinet dikecilkan, tetap pada posisi yang ada atau diperbesar keterlibatannya dalam tubuh kabinet bersatu sekarang ini," ujar Suryadharma Ali, yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di kantornya, Jakarta. Seorang kepala negara, menurut dia, mempunyai wewenang untuk menilai kinerja menterinya. Kebetulan ada yang tidak sesuai dengan harapan, jelas kepala negara punya hak untuk menggantinya dengan figur lain yang mungkin dianggap lebih berkompeten. "Bagi saya, itu hal itu wajar saja. Kenapa harus ditakuti - ya, namanya kepala negara tentu punya alasan untuk menggantikan seorang menteri bila dilihat kinerjanya masih kurang dari harapan," ujarnya. Hal yang perlu diingat, PPP tidak pernah mengajukan nama calon kepada presiden. PPP hanya mau mengajukan calon apabila presiden memintanya, ujar Suryadharmai. Alasan kenapa PPP mempunyai sikap seperti ini tidak lain, menurut dia, karena ingin bersikap demokratis. Bagaimana demokrasi bisa, kalau kader tidak bisa bersikap etis dalam berpolitik. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
