PKS minta Kemlu aktif diplomasi kemanusiaan Rohingya

Jakarta (ANTARA News) - Fraksi PKS di DPR meminta Kementerian Luar Negeri RI aktif melakukan diplomasi kemanusiaan untuk warga Rohingya, karena kekerasan yang terjadi pada warga minoritas itu di negara bagian Rakhine, Myanmar, menjadi perhatian publik tidak terkecuali rakyat Indonesia, kata Ketua FPKS Jazuli Juwaini.

"Fraksi PKS, berharap Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menangkap kepedulian rakyat Indonesia ini dan menindaklanjuti dengan langkah diplomasi kemanusiaan yang aktif dan solutif," kata Jazuli di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, liputan media yang memberitakan kekerasan dan penyiksaan terhadap etnis Rohigya telah menjadi viral di sosial media dan menimbulkan keprihatinan bahkan gerakan kepedulian di kalangan rakyat Indonesia.

Menurut dia, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenlu harus sigap menyikapinya dengan langkah diplomasi kemanusiaan yang aktif dan solutif.

"Respon ini bukan saja sebagai bentuk kepedulian atas kemanusiaan dan hak asasi manusia universal tapi juga amanat konstitusi yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi serta dalam rangka membebaskan penduduk dunia dari penjajahan dan ketertindasan," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu menegaskan bahwa Indonesia bisa menjadi model bagi dunia, khususnya Myanmar, yaitu bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara penduduk mayoritas dan minoritas.

Jazuli menjelaskan bahwa di Indonesia tidak ada masalah dengan kaum minoritas, semua hidup berdampingan secara damai karena saling menghormati dan menghargai kebhinnekaan.

"Tidak ada orang disiksa di Indonesia karena keyakinan dan statusnya sebagai minoritas," katanya.

Dia mengatakan siapapun yang melanggar hukum, dari kelompok manapun, harus ditindak dan diproses secara hukum sehingga hukum yang berkeadilan menjadi kesadaran hukum dan tuntutan masyarakat Indonesia.

Menurut dia, dengan modalitas tersebut, Indonesia bisa memainkan peran kuat dalam mendorong resolusi dan terminasi kekerasan terhadap etnis Rohigya di Myanmar baik melalui saluran bilateral, regional ASEAN maupun multilateral.