Presiden: potensi peserta amnesti pajak masih besar

Makassar (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa potensi peserta Program Amnesti Pajak pada peiode II yang berakhir 31 Desember 2016 masih besar.

"Oleh sebab itu kita mulai lagi karena kita sudah mendapatkan angka-angka, data bahwa potensi itu masih besar sekali," kata Jokowi usai sosialisasi Program Amnesti Pajak di Makassar, Jumat.

Presiden menyebutkan akan terus melakukan sosialisasi Program Amnesti Pajak. "Saya akan datang ke provinsi atau kabupaten yang perlu saya datang," katanya.

Presiden menyebutkan dari jumlah mereka yang layak menjadi wajib pajak, saat ini yang menjadi peserta program itu belum mencapai 10 persen.

"Belum ada 10 persen, belum ada 5 persen, yang memanfaatkan masih kecil sekali, kita harus optimis bahwa wajib pajak punya kesadaran bayar pajak," katanya.

Sosialisasi Program Amnesti Pajak di Kota Makassar itu dihadiri sekitar 4.000 peserta. Selain Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, hadir sebagai pembicara adalah Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, Mentan Amran Sulaiman.

Hadir juga dalam acara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Sementara itu dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa kondisi ekonomi global menjadi tantangan besar semua negara termasuk Indonesia.

"Semua negara berebut arus investasi, semua negara berebut arus uang masuk, termasuk negara kita," katanya.

Ia menyebutkan pada tahun 2018, akan ada keterbukaan informasi yang tidak bisa dicegah negara mana pun.

"Duit orang di Indonesia yang di Singapura, Swiss, Hongkong, semua akan terbuka karena aturan internasional sudah ditandatangani semua pihak," katanya.

Presiden menyebutkan dirinya datang ke Makassar untuk sosialisai program itu karena pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 8,05 persen.

"Saya datangi supaya semua ikut amnesti pajak, Jadi saya ke sini bukan jumpa fans, saya ke sini ingin agar semua bergerak baik usaha kecil, menengah, besar. Karena pembangunan kita memerlukan tambahan injeksi dana," katanya.

Jokowi menyebutkan pada tahap pertama Program Amnesti Pajak, Indonesia dinilai menjadi yang terbesar dan terbaik dalam pelaksanaannya.

"Dalam tahap pertama dana tebusan mencapai Rp9,8 triliun, deklarasi Rp3.500 triliun dan repatriasi Rp137 triliun," kata Presiden Jokowi.