Yogyakarta (ANTARA News) - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, pemerintah dan DPR RI seharusnya menolak kehadiran delegasi parlemen Israel dalam sidang International Parliament Union (IPU) di Denpasar, Bali, 29 April 2007. "Jika tidak ditolak, dan delegasi Israel itu diterima, maka akan menimbulkan preseden buruk bagi diplomasi Indonesia. Kalau nanti menjadi terbiasa, mungkin akan menjadi suatu langkah untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Din di Yogyakarta, Jumat, menanggapi bakal hadirnya delegasi parlemen Israel dalam sidang IPU di Denpasar, Bali. Meskipun alasan yang dikemukakan pemerintah bahwa yang `punya hajat` atau penyelenggara bukan Indonesia, melainkan hanya `ketempatan` saja, tetapi seharusnya menolak juga menjadi tempat penyelenggara. Din mengingatkan amanat UUD 45 yang dalam pembukaannya menentang penjajahan di muka bumi. "Saat ini Israel menguasai tanah Palestina, dan itu harus kita lawan," katanya. Kalau pemerintah menerima kehadiran Israel, itu berarti kebijakan pemerintah bertentangan dengan konstitusi. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda mengatakan, pemerintah tidak bisa menolak kedatangan delegasi parlemen Israel yang akan hadir dalam sidang IPU di Denpasar, Bali itu. "Kehadiran anggota parlemen Israel itu diundang oleh IPU, bukan oleh parlemen Indonesia," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
