Pergantian Ketua DPR, PDIP ingin UU MD3 direvisi

Bu Mega, sebagai Ketua Umum PDIP, sejak awal mengatakan ada yang salah dalam pembuatan UU MD3, itu dulu yang direvisi, itu akar masalahnya."

Jakarta (ANTARA News) - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ingin direvisinya Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) agar tidak menimbulkan polemik soal pergantian pimpinan lembaga itu.

"Bu Mega, sebagai Ketua Umum PDIP, sejak awal mengatakan ada yang salah dalam pembuatan UU MD3, itu dulu yang direvisi, itu akar masalahnya," kata Masinton di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, salah satu poin UU MD3 yang dinilai perlu direvisi adalah pengambilan keputusan dengan mengedepankan sistem voting.

"Kalau yang diinginkan PDIP, mengedepankan asas musyawarah mufakat, buka voting-votingan. Musawarah tidak tercapai, maka dilakukan voting, tapi sekarang yang dilakukan adalah sebaliknya," katanya.

Lebih lanjut Masinton menegaskan bahwa PDIP tidak akan ikut campur terkait usulan Partai Golkar yang menginginkan jabatan Ketua DPR dijabat kembali oleh Setya Novanto.

"Kami mengamati dinamika dalam Partai Golkar tapi kami tidak ikut campur. Pantas tidak pantasnya (Novanto kembali menjabat), kita kan menggunakan asas praduga tidak bersalah, dalam MKD juga sudah ada prosesnya. Pantas atau tidaknya kita serahkan kepada publik," kata dia.