Yogyakarta (ANTARA News) - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mempertimbangkan usulan dan saran masyarakat dalam melakukan reshuffle (perombakan) kabinet. "Reshuffle kabinet jangan hanya sekedar mengganti orang saja, atau mengakomodasi kepentingan partai politik (parpol, tetapi harus pula memperhatikan kriteria seorang menteri," kata Din di Yogyakarta, Jumat, menanggapi sinyal Presiden Yudhoyono yang akan melakukan reshuffle kabinet. "Sekarang memang saat yang tepat bagi Presiden Yudhoyono untuk reshuffle kabinet, karena jika sampai tertunda hingga pertengahan 2007, atau lebih dari itu, maka sudah sangat dekat dengan agenda demokrasi Pemilu 2009," katanya. Kalau terlalu dekat dikhawatirkan menteri yang baru nanti, apalagi dari parpol, hanya akan mengakumulasikan kekuatan, kekuasaan dan kekayaan untuk kepentingan partainya. Ini akan berdampak terhadap kepentingan rakyat. Din mengingatkan reshuffle kabinet itu sebaiknya untuk meningkatkan kinerja pemerintah, karena itu Presiden Yudhoyono harus menentukan kriteria menteri yang baru. "Kriteria utamanya adalah profesionalitas secara luas. Misalnya manajerial skill, kemampuan menggalang potensi birokrasi, kepemimpinan serta mampu menumbuhkan motivasi," katanya. Selain itu juga harus mampu menggalang kemitraan dengan masyarakat. Pemerintah jangan berharap bisa menyelesaikan sendiri permasalahan bangsa saat ini. Harus ada kerja sama yang sinergis. "Misalnya, Departemen Agama sesuai misinya harus berhubungan dengan ormas Islam. Tetapi kesan selama ini hubungan itu kurang baik," kata Din. Ia mengharapkan dengan reshuffle kabinet itu menteri yang baru dapat meningkatkan inovasi, kreativitas, terobosan baru, berjihad, berpikir dan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah bangsa.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
