Jakarta (ANTARA News) - Partai Golkar mengatakan siap menerima kenyataan jika Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla --yang juga merupakan Wakil Presiden -- hanya "sendirian" di dalam Kabinet Indonesia Bersatu, sebagai hasil reshuffle kabinet. "Tidak masalah. Itu kewenangan Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono). Kita akan tunduk kepada sistem. Kalau sistem mau menggunakan orang Golkar kita hormati tapi kalau tidak ya kita hormati," kata Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Mu`arif di Jakarta, Jumat, di sela temu wicara hukum acara Makamah Konstitusi. Presiden Yudhoyono usai shalat Jumat di Mesjid Baiturrahim di kompleks Istana Kepresidenan mengatakan bahwa "reshuffle" terbatas akan dilakukan pada awal Mei. Syamsul mengatakan, meski Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla "sendirian" di kabinet karena tidak ada orang dari Partai Golkar di kabinet maka posisi Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Golkar tetap akan dipegang. "Ketua Umum Golkar tetap jadi Wapres walaupun "sendirian" di kabinet," tegasnya. Syamsul mengatakan, sikap Partai Golkar tetap sesuai dengan etika politik yakni tidak bisa "macam-macam" dan tidak akan melakukan evaluasi menteri kecuali diminta oleh Presiden. Ia mengatakan, sikap partai terhadap "reshuffle" sebenarya sudah keluar sejak November 2006 ketika rapat pimpinan Partai Golkar yang mengungkapkan kineja Kabinet Indonesia Bersatu masih belum memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, Partai Golkar saat itu menyatakan sebaiknya Presiden menempuh langkah pergantian terhadap menteri-menteri yang kinerjanya dibawah standar. Presiden, katanya, seharusnya mempunyai keberanian melangkah melakukan perbaikan terhadap menteri yang dianggapnya di bawah standar. "Presiden harus berani bicara mengganti atau tidak mengganti. Jadi jangan tertunda-tunda seperti sekarang ini. Apa betul beliau melakukan `reshuffle` Mei? Yang tegas saja," kata Syamsul Mua`rif.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007