Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan dana yang diterima pemprov dari "electronic road pricing" (ERP) sekitar Rp5 triliun nantinya akan digunakan untuk mensubsidi pengadaan bus.
"Pemda akan mendapat sekitar Rp4 triliun sampai Rp5 triliun, yang nantinya akan digunakan untuk mensubsidi pengadaan bus sehingga warga yang mendapatkan upah minimum provinsi (UMP), penyandang disabilitas dan lansia tidak perlu membayar biaya transportasi bus," kata Ahok saat menerima aspirasi masyarakat di Rumah Lembang, Jakarta, Kamis.
Ahok mengatakan tugasnya untuk mengadministrasikan penerapan keadilan sosial dan ia menginginkan warga Jakarta dari berbagai lapisan bisa mengakses semua fasilitas yang tersedia.
Menurut dia, ERP yang dibebankan untuk masyarakat berpendapatan menengah ke atas itu diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial, terutama terkait transportasi.
Untuk mengatasi kemacetan, Pemprov DKI juga menyiapkan 45 jalan tol dan jalan layang serta MRT yang menyambungkan antara Jakarta wilayah barat dan timur serta utara dan selatan. Selain itu, ia tengah menambah armada bus, termasuk bus gandeng tiga.
Calon Gubernur DKI Jakarta bernomor urut dua tersebut menambahkan warga yang tinggal di perumahan elit dan rusunawa di sekitar Depok, Tangerang dan Bekasi tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi.
"Nantinya bus ukuran metromini akan menggantikan peran angkot, trayeknya hingga ke dalam perumahan, tempat ibu dan bapak tinggal akan digantikan dengan bus baru," kata dia.
Ia menambahkan setelah mengakhiri cuti pada 11 Februari 2017, Pemprov DKI akan merevitalisasi seluruh trotoar di Jakarta sepanjang 2.600 km.
Ada pun bincang-bincang di Balai Rakyat, Rumah Lembang turut dihadiri warga dari berbagai komunitas suku di Jakarta, antara lain komunitas Papua, komunitas perempuan Karo, dan komunitas rusunawa Marunda. Sementara itu, jumlah donasi yang terkumpul pada Kamis ini mencapai sekitar Rp46 juta.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016