Jakarta (ANTARA News) - Bank Dunia mempersilakan Indonesia mencairkan pinjaman dari Bank Dunia, namun pemerintah belum memastikan berapa yang akan dicairkan dari komitmen sebesar 600 juta dolar AS karena akan menunggu hasil efisiensi anggaran dan penambahan penerbitan obligasi negara yang akan dilakukan dalam pembahasan APBN Perubahan. "Mereka menyambut baik," kata Deputi Bappenas bidang Pendanaan Pembangunan, Lukita Dinarsyah Tuwo saat menyampaikan hasil pertemuan pemerintah dengan Bank Dunia di Washington beberapa hari lalu bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas di Gedung Bappenas Jakarta, Jumat. Sementara itu, Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan pihaknya telah menyampaikan rencana pemerintah yang mengindikasikan adanya kenaikan defisit anggaran pemerintah pada 2007 dari 1,1 persen dari PDB atau setara Rp40,6 triliun menjadi 1,5-2 persen, setara dengan lebih dari Rp68,5 triliun. Paskah menegaskan untuk menutupi tambahan defisit tersebut, pemerintah akan melakukan kombinasi antara efisiensi anggaran, penerbitan obligasi dalam negeri dan penarikan komitmen pinjaman luar negeri. "Kebutuhan pinjaman program pada (APBN-red) 2007 akan mencapai 1,75 miliar dolar AS, dan pinjaman program dari Bank Dunia diharapkan minimal 600 juta dolar AS. Rencana (pencairan komitmen-red) pinjaman itu baru bersifat indikasi. Kalau nanti bisa ditutup dari efisiensi, kita tidak perlu mengakses pinjaman itu," kata Paskah. Sedangkan komitmen pinjaman yang diberikan Bank Pembangunan Asia (ADB) mencapai 1 miliar dolar AS dan sisanya akan diberikan oleh pinjaman Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Paskah menegaskan, pihaknya hanya memberi indikasi kepada Bank Dunia supaya seandainya pemerintah memutuskan untuk mencairkan komitmen tersebut, prosesnya tidak dilakukan secara cepat karena jika dilakukan terburu-buru malah akan memberi beban biaya yang besar dan kemungkinan adanya tekanan tambahan. Dia juga menambahkan, pemerintah tidak akan terkena resiko "commitment fee" dengan memberi indikasi tersebut karena belum adanya kesepakatan pinjaman yang telah ditandatangani. Ditanya tentang target efisiensi yang bisa diperoleh pemerintah pada saat pembahasan APBN Perubahan 2007, dia menjelaskan pihaknya berharap bisa menghemat sekitar 20-30 persen dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah yang mencapai Rp240 triliun atau menghemat sekitar Rp60 triliun. "Artinya bukan kita tekan kualitas dalam belanja. Itu kita lakukan secara transparan. Dan yang kedua, belanja harus berbasis kinerja. Jadi jangan sampai nanti Dep PU membeli kapal laut. Terus semua departemen mempunyai anggaran kemiskinan. Itu semua akan diefisienkan," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
