Pemerintah minta percepatan peremajaan sawit

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Pemerintah meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk mempercepat program peremajaan dan menambah porsi pendanaan untuk meningkatkan produktivitas petani rakyat.

"Peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi prioritas, dan dukungan dana BPDP perlu diperbesar porsinya untuk percepatan peremajaan," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di Nusa Dua, Bali, Rabu.

Pada tahun 2016, BPDP-KS mengalokasikan dana peremajaan untuk 100.000 hektare lahan petani. Namun, serapan untuk peremajaan tersebut masih terbilang rendah karena terkendala legalitas lahan yang sulit dipenuhi oleh para petani rakyat.

Kendala tersebut akibat dari persyaratan yang ditetapkan oleh BPDP-KS bahwa petani rakyat penerima bantuan dana peremajaan kelapa sawit itu harus membentuk kelompok tani agar proses peremajaan lebih efisien. Selain itu, petani juga perlu membentuk koperasi, dan memiliki sertifikat kepemilikan lahan yang sah serta berpotensi mendapatkan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Hambatan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat itu, ujar Amran, berdasar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akibat tumpang tindih dengan kawasan hutan. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan untuk memberi kepastian hukum dan keberterimaan oleh kredit perbankan.

"Sementara untuk kebun sawit di lahan gambut harus ditingkatkan implementasi pengelolaan gambut lestari dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan mencegah kebakaran lahan," kata Amran.

Selain itu, pemerintah menilai program peremajaan sawit tersebut bisa dilakukan dengan mengintegrasikan lahan baik milik petani maupun perusahaan. Program integrasi tersebut berupa integrasi perkebunan sawit dengan peternakan sapi dan tetap menggunakan pendanaan dari BPDP-KS.

Tercatat, pada periode Januari-Agustus 2016 BPDP-KS telah mengumpulkan dana mencapai Rp7,19 triliun dari hasil pungutan ekspor produk sawit. Sementara pada Juli-Desember 2015, dana yang terkumpul sebesar Rp6,9 triliun, sehingga total dana yang terkumpul mencapai Rp14,1 triliun sejak badan tersebut dibentuk Juli 2015.

BPDP-KS telah menyalurkan sebanyak 71 persen dari total dana yang didapatkan tersebut untuk subsidi program biodiesel. Hingga Juni 2016, total subsidi untuk biodiesel mencapai Rp6,52 triliun, sehingga mayoritas dana yang dikeluarkan oleh BPDP-KS adalah untuk subsidi biodiesel dan bukan untuk peremajaan tanaman.

Pada periode Juli-Desember 2015, dari total jumlah dana yang berhasil dihimpun senilai Rp6,9 miliar tersebut sebagian besar dipergunakan untuk membayar subsidi selisih biodiesel. Tercatat, pembayaran subsidi biodiesel itu mencapai Rp467,21 miliar, riset sebesar Rp10,25 miliar dan untuk peremajaan baru sebesar Rp623,5 juta.