Ahok sebut bantuan tunai rawan disalahgunakan

Jakarta (ANTARA News) - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) tidak membantu masyarakat serta tidak mencerminkan keadilan sosial karena bantuan tersebut dapat disalahgunakan.

"Saya dari dulu selalu sampaikan, tidak boleh memberi bantuan langsung kepada warga. Kenapa? Karena di sila kelima Pancasila, keadilan sosial bukan bantuan sosial. Kalau sila kelima pakai bantuan sosial boleh, jadi yang ada keadilan. Contoh, kita bantu tunai, RT RW-nya jahat, ditilep duitnya, (warga) tidak kebagian," kata Ahok saat blusukan ke Pulomas, Jakarta Timur, Rabu.

Ahok menilai pemberian bantuan langsung tunai tidak efektif membuat masyarakat miskin merasakan biaya hidup murah. Kenyataannya, harga yang mahal membuat ekonomi masyarakat semakin tercekik.

Menurut dia, bantuan yang adil adalah melalui pemberian Kartu Jakarta Pintar atau asuransi BPJS Kesehatan agar pelajar pintar mendapat fasilitas dan masyarakat yang sakit dapat dilayani dengan baik.

Dalam agenda blusukannya ke Jalan Pulomas Barat VI, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Ahok mengatakan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan pada lima sektor.

"Teori kita sederhana saja, lima kebutuhan ini harus dijalankan, (yaitu) jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan sembako," ujar Calon Gubernur DKI yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat tersebut.

Ahok menyebut blusukannya ke sejumlah wilayah DKI Jakarta bukan untuk menyampaikan visi misi, melainkan ajang kesempatan bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan atau menyampaikan aspirasi.

"Saya kira ini memang umumnya mereka enggak tanyain visi misi kita ya karena mereka sudah tahu kita kerja apa, biasanya mereka hanya pengaduan program apa yang macet atau kita tanyakan banjir, tapi sekarang Pulomas sudah enggak banjir," ungkapnya.

Blusukan Ahok menjadi agenda kampanye pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta dengan nomor urut dua ini.

Ahok melakukan blusukan setelah menerima aduan dan aspirasi dari warga setiap Senin sampai Jumat pukul 08.00-10.00 WIB di Balai Rakyat, Rumah Lembang yang berlokasi di Jalan Lembang No 27, Menteng, Jakarta Pusat.