"Kita belum menerima pemberitahuan aksi," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta Rabu.
Rikwanto menuturkan penanggung jawab unjuk rasa harus memberitahukan rencana aksi tujuh hari sebelum pelaksanaan termasuk mencantum jumlah massa, alat peraga dan titik kumpul aksi.
Rikwanto mengatakan penanggung jawab memberitahukan rencana aksi ke Polda Metro Jaya yang ditembuskan ke Mabes Polri.
Meski belum menerima pemberitahuan, namun Rikwanto menyatakan Polri telah menyiapkan pengamanan terhadap aksi tersebut.
Polri bersama TNI dan petugas gabungan lainnya mensiagakan 27.000 personil untuk mengamankan aksi tersebut.
Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan menggelar unjuk rasa lanjutan pada 25 November dan 2 Desember 2016.
Agenda aksi itu mendesak penyidik kepolisian menahan Ahok sebagai tersangka dugaan penodaan agama.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengingatkan pengunjuk rasa agar tidak melaksanakan aksi maupun kegiatan lainnya terkait unjuk rasa seperti solat jumat di tempat publik antara lain Bundaran Hotel Indonesia atau jalan protokol lainnya karena mengganggu ketertiban umum.
Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
