Jakarta (ANTARA News) - Partai Golkar menolak anggapan dan spekulasi sebagian pihak mengenai keterlibatannya dalam penyusunan komposisi kabinet yang baru, bahkan menyatakan tidak tahu-menahu megenai kemungkinan dilakukan perombakan (reshuffle) kabinet. "Kami tidak terlibat apa pun dengan isu resuffle kabinet, karena hal itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, red)," kata Ketua DPP Golkar, Syamsul Muarif, seusai diskusi interaktif perspektif Indonesia di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD, Senayan, Jakarta, Jumat. Namun Presiden usai shalat Jumat di Mesjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, mengungkapkan bahwa pergantian beberapa menteri akan diumumkan pada awal Mei mendatang. Syamsul menyatakan dalam forum-forum resmi Golkar, termasuk dalam Rakornas di Yogyakarta akhir pekan lalu, isu perombakan kabinet juga tidak dibahas. "Memang ada peserta yang menyampaikan hal itu dalam forum, tetapi tidak dibahas dan tidak ada kesimpulan mengenai hal itu," katanya. Syamsul juga membantah informasi atau pemberitaan bahwa Golkar telah mengajukan nama kepada Presiden. Bahkan Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla juga tidak mengajukan nama. "Jusuf Kalla menegaskan tidak akan mengajukan nama atau memberi masukan kalau tidak diminta Presiden," katanya. Karena itu, kata Syamsul, jika ada pihak yang menyampaikan informasi bahwa Golkar telah mengajukan nam, maka informasi itu tidak benar. "Kalau ada tokoh Golkar mengajukan nama kepada Presiden, maka hal itu urusan pribadi. Itu menunjukkan ambisi pribadi karena secara resmi Golkar tidak mengajukan nama. Ketua Umumnya saja tidak mengajukan," katanya. Namun dia mengakui bahwa Golkar pada Rapimnas Nopember 2006 telah menyampaikan pendapat mengenai perlunya perombakan kabinet. Hanya saja, isu mengenai perombakan kabinet baru merebak akhir-akhir ini. "Ketika Golkar menyatakan pendapat perombakan kabinet pada Nopember 2006 tidak seramai sekarang. Namun ketika tiga lembaga survei menyampaikan hasil survei mengenai perlunya perombakan kabinet, maka isu ini pun merebak," katanya. Dia mengingatkan apabila Presiden akan melakukan perombakan kabinet, maka hal itu harus dilakukan berhati-hati karena publik akan semakin kritis menyikapi kinerja kabinet. Jika kinerja kabinet tidak berhasil, maka Presiden dan Wapres yang paling mendapat sorotan. Menteri sakit-sakitan Menurut Syamsul, saat ini ada 13 menteri yang diinformasikan sering sakit-sakitan, yang delapan di antaranya sakit jantung. Terganggunya kondisi kesehatan menteri-menteri itu kemungkinan disebabkan karena tekanan yang begitu besar antara tuntutan tugas untuk mengatasi persoalan dengan tekanan dari publik. Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Achmad Mubarok mengemukakan pihak juga tidak melakukan pendekatan atau intervensi terkait percobaan kabinet. Namun wajar apabila Presiden melakukan perombakan kabinet karena adanya menteri yang kinerjanya kurang memuaskan, di samping ada menteri yang sakit-sakitan. Selain menteri yang sakit, menteri yang kinerjanya tidak menggembirakan juga perlu diganti. "Kekecewaan sebagian publik terhadap kabinet itu ada benarnya. Tidak salah," katanya. Namun Mubarok menyatakan pihaknya tidak tahu-menahu apakah Presiden akan melakukan perombakan kabinet dan kapan akan diumumkan. (*)

Copyright © ANTARA 2007