BI terapkan "GWM Averaging" untuk longgarkan likuiditas

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan perhitungan rata-rata Giro Wajib Minimum Primer (GWM Averaging) pada 2017 agar perbankan dapat leluasa dalam mengelola dana tersedia atau likuiditas.

"Kita akan mulai GWM Averaging pada 2017," kata Gubernur BI Agus Martowardojo dalam Pertemuan Tahunan BI (Bankers Dinner) di Jakarta, Selasa malam.

Dalam pertemuan tahunan BI tersebut, turut hadir Presiden Joko Widodo, dan beberapa pimpinan lembaga negara seperti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad.

Kebijakan "GWM Averaging", menurut Agus, untuk memberikan fleksibilitas kepada perbankan dalam mengatur likuiditasnya.

Pada 2017, ketidakpastian di pasar keuangan global diakui Agus masih membayangi. Hal tersebut karena masih lambatnya perekonomian global, dan juga dinamika kondisi ekonomi dan politik di beberapa negara maju.

Masih banyaknya tekanan dari pasar keuangan global menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya arus dana keluar yang bisa menyebabkan likuiditas di dalam negeri menjadi ketat atau tidak mencukupi.

Dengan "GWM Averaging", BI akan menghitung dana milik bank yang diwajibkan untuk disimpan di giro Bank Indonesia secara rata-rata per periode.

Saat ini, ketika "GWM Averaging" belum berlaku, BI menghitung dana milik bank yang disimpan di giro BI setiap waktu, bukan per periode.

Misalkan, saat ini rasio GWM-Primer atau yang diartikan sebagai simpanan minimum bank dalam rupiah atau valas di BI sebesar 6,5 persen. Setiap waktu bank harus menaruh 6,5 persen dari total Dana Pihak Ketiga bank di giro BI.

Setelah pemberlakuan "GWM Averaging" kewajiban bank dalam menaruh simpanan di giro BI akan dihitung secara rata-rata per periode.

Namun, Gubernur BI belum mengungkapkan jangka waktu periode "GWM Averaging" tersebut.

BI memperkirakan dengan likuiditas yang lebih baik pada 2017, dan pemulihan kondisi ekonomi, pertumbuhan kredit bank dapat tumbuh 10-12 persen, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) bank 9-11 persen.

Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan BI sebesar 5-5,4 persen pada 2017.