Bandara Muhammad Sidik gagal beroperasi akhir tahun ini

Muara Teweh (ANTARA News) - Bandar Udara Haji Muhammad Sidik di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, gagal dioperasikan pada akhir tahun 2016 karena belum siap.

"Bandara hingga kini masih belum bisa dioperasikan karena minimnya sejumlah fasilitas untuk menunjang beroperasinya sebuah bandara," kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Barito Utara Iwan Fikri kepada wartawan di Muara Teweh, Senin.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menargetkan bandara tersebut bisa beroperasi akhir tahun 2016.

Menurut Iwan, saat ini panjang landasan pacu mencapai 1.400 meter yang dikerjakan pada tahap I, kemudian tahap II sudah mencapai 1.850 meter dan tahap III 2.050 meter dengan luas areal kurang lebih 180 hektare.

Dalam pembangunan bandara baru itu pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran mencapai Rp201 miliar dan APBD kabupaten Rp29 miliar.

"Dari dana Rp29 miliar tersebut salah satunya adalah pembangunan jalan dan beberapa fasilitas lainnya, sehingga total yang dihabiskan mencapai Rp230 miliar," kata Iwan.

Untuk tahun 2017 pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana Rp23 miliar yang rencananya digunakan untuk pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman bandar udara, pekerjaan "grubbing area" fasilitas darat.

Kemudian pengadaan penangkal petir, pengadaan dan pemasangan "ground cable" gedung PH ke gedung operasional, pemasangan "flood light" tiang ganda, pengadaan dan pemasangan AC untuk kantor dan gedung operasional.

"Selain itu pengadaan mobil tangki air kapasitas 10 ribu liter, evaluasi daya dukung pekerjaan landas pacu, runway dan apron dengan HWO, pengadaan shine 5 PK termasuk kelengkapannya, pengadaan handy mower, pekerjaan pengadaan gedung terminal penumpang, pengawasan pekerjaan, pekerjaan GSE road dan penataan area parkir dengan terminal," kata dia.

Dia mengatakan anggaran tersebut sudah disetujui dan menunggu proses selanjutnya, termasuk tahap pelelangan melalui provinsi.

Proses pelelangan dijadwalkan pada awal tahun 2017.

"Total anggaran keseluruhan hingga beroperasi nantinya mencapai Rp253 miliar yang berasal dari dana APBN dan APBD," jelas Iwan.