Indonesia usung "RICE" untuk perdagangan bebas Asia-Pasifik

Lima (ANTARA News) - Indonesia mengusung prinsip ketahanan, inklusif, inovatif, konektivitas, dan penyetaraan (resilient, inclcusive and innovative, connected, and equitable/RICE) untuk mengimplementasikan perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik.

"Untuk mengimplementasikan perdagangan bebas sebagaimana dicita-citakan para deklarator APEC di Bogor (Bogor Goals), kami terus berupaya menjaga kemitraan melalui prinsip-prinsip yang kami sebut dengan RICE," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sesi retreat I para pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Lim, Peru, Minggu waktu setempat (Senin WIB).

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 21 pemimpin ekonomi APEC itu, dia menjelaskan bahwa meskipun mengalami tantangan perekonomian yang sulit, Indonesia terus berupaya untuk bisa mencapai "Bogor Goals" yang telah disepakati pada 22 tahun silam.

Menurut Wapres, Indonesia telah memulai beberapa program liberalisasi dan terus berubah dalam beberapa dasawarsa sehingga sekarang bisa menurunkan bea masuk untuk negara-negara sekawasan.

"Bahkan sekarang Indonesia berubah menjadi 10 negara paling mudah dalam menjalankan usaha, demikian menurut Laporan Bank Dunia. Menurut survei UNCTAD (Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembanunan) pada 2016 bahwa Indonesia menempati rangking ke-9 negara yang paling menarik bagi para investor. Hal itu merupakan suatu kemajuan karena pada 2014, Indonesia berada dalam peringkat ke-14," kata Kalla.

Wapres juga mengemukakan tiga hal utama dalam mengatasi lambannya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya proteksionisme global.

"Yang pertama, perdagangan dan investasi bebas harus ditingkatkan dan integrasi ekonomi secara komperehensif yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi antara legislatif, eksekutif, dan elemen masyarakat, baik di tingkat nasional maupun regional," ujarnya.

Kedua, lanjut Wapres, dibutuhkan kesempatan yang sama dan persaingan yang sehat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dan ketiga, melibatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, pekerja tidak terampil, dan pengusaha lokal dalam proses perdagangan dan investasi bebas di kawasan.

Selain itu, menurut Wapres, APEC juga harus memperhatikan negara-negara berkembang yang 70-90 persen penduduk miskinnya tinggal di wilayah perdesaan.

"Pembangunan wilayah perdesaan sangat penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan," ujar Kalla.