Perekonomian Indonesia 2017 bisa lebih baik

Jakarta (ANTARA News) - Perekonomian Indonesia pada 2017 diyakini bisa lebih baik dibanding tahun ini meski kondisi perekonomian global diasumsikan masih menghadapi risiko gejolak geopolitik dan pelemahan perdagangan internasional.

Peran pemerintah dinilai sangat penting untuk menjaga momentum pembangunan, meningkatkan daya saing usaha agar perekonomian nasional dapat tumbuh, mengurangi kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja dan mengatasi kesenjangan.

Kebijakan fiskal masih diharapkan mampu menjadi instrumen efektif untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan regional dengan mendukung penciptaan pertumbuhan yang inklusif dan berdaya tahan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, untuk memperkuat kinerja perekonomian 2017 dan tumbuh melebihi potensinya, pemerintah telah mencanangkan kombinasi kebijakan di sejumlah bidang.

Kombinasi itu mencakup pembenahan infrastruktur, deregulasi, sumber daya manusia, fiskal serta kebijakan sektor.

Bagi Darmin, salah satu hal yang penting dilakukan dalam mendorong kinerja perekonomian adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan memanfaatkan pengalihan dana dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) serta tambahan kontribusi dari sektor swasta.

"Infrastruktur adalah investasi jangka panjang bukan jangka pendek. Kalau sudah jadi kita tidak perlu pusing menawarkan proyek pembangunan. Maka infrastruktur sangat penting," kata Darmin Nasution.

Selain itu, mendorong kebijakan deregulasi dengan melaksanakan secara konsisten paket kebijakan ekonomi untuk mengurangi hambatan berusaha dan memperlancar kegiatan investasi.

Sejak September 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong ekonomi Indonesia dan menciptakan iklim investasi yang menarik.

Beberapa paket kebijakan tersebut antara lain berupa deregulasi di beberapa sektor seperti infrastruktur, meringkas prosedur investasi asing, memperbaharui program BBM bersubsidi, menghapuskan pajak berganda di sektor real estate, "investment trusts", dan sektor perdagangan digital (e-commerce).

Darmin juga mengharapkan adanya tambahan penerimaan serta pembenahan administrasi pajak, karena selama ini postur pendapatan negara belum optimal untuk memberikan kontribusi kepada APBN.

Kebijakan fiskal lainnya adalah terkait optimalisasi penyerapan belanja pemerintah di berbagai sektor seperti pertanian, pendidikan dan kesehatan, yang selama ini belum sepenuhnya efektif, agar bisa memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk kebijakan sektor, menurut Darmin, harus ada upaya untuk memperbaiki bahan baku industri di sektor tertentu agar tidak lagi bergantung dari impor yang bisa mengganggu kinerja neraca transaksi berjalan dalam jangka panjang.

Industri tersebut antara lain petrokimia, farmasi serta besi dan baja, padahal bahan bakunya bisa mulai disiapkan di dalam negeri. Kebijakan ini juga bisa mencegah terjadinya mesin pertumbuhan ekonomi yang terlalu "panas" (overheating).

"Kalau kita mengeluarkan BPJS tapi industri farmasinya tidak jalan, sama saja subsidinya jatuh ke negara lain. Maka kita dorong induk industri farmasi terutama bagi barang industri dan barang modal untuk general chemical," ujar Darmin.

Darmin memastikan kombinasi kebijakan tersebut, didukung asumsi pertumbuhan konservatif pada 2017 sebesar 5,1 persen, bisa membuat kinerja pertumbuhan ekonomi lebih kuat dan bisa mencapai kisaran 5,2 persen-5,4 persen pada tahun depan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo memprediksi kondisi perekonomian global pada 2017 akan terimbas dari situasi kelesuan ekonomi 2016.

Karena itu BI menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 dari sebelumnya pada 5,1-5,5 persen menjadi 5,0-5,4 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi 2016, BI memperkirakan sekitar 5,0 persen

"Kondisi yang membuat kami melakukan penyesuaian adalah karena pertumbuhan ekonomi dunia pada 2016 lebih jelek dari tahun lalu," kata Agus Martowardojo.

Fiskal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebijakan fiskal masih diharapkan dalam memperkuat perekonomian Indonesia pada 2017.

APBN 2017 yang sudah disepakati dalam Sidang Paripurna DPR pada Rabu (26/10) disusun dengan pemahaman bahwa kondisi perekonomian global masih menghadapi pelemahan dan risiko gejolak geo politik, perubahan ekonomi regional terutama Tiongkok, dan pelemahan perdagangan internasional.

Untuk itu, kata Menkeu, kebijakan fiskal diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan regional dengan mendukung penciptaan pertumbuhan yang inklusif dan berdaya tahan.

Postur pendapatan negara dalam APBN 2017 yang sudah disahkan sebesar Rp1.750,2 triliun dan belanja negara Rp2.080,4 triliun atau defisit Rp330,2 triliun yang setara dengan 2,41 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sementara indikator makro APBN 2017 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, tingkat inflasi 4,0 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp13.300 dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 45 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 815.000 barel per hari dan lifting gas bumi 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Sri Mulyani menjelaskan penetapan proyeksi indikator ekonomi makro tersebut telah mencerminkan kondisi ekonomi yang realistis, dengan perkiraan tantangan kondisi ekonomi global dan situasi nasional pada 2017.

Berbagai upaya untuk mendorong sumber pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperbaiki iklim investasi melalui berbagai paket kebijakan ekonomi, koordinasi kebijakan dengan BI, menjaga stabilitas dan pemberian insentif pada dunia usaha, serta mendorong pembangunan infrastuktur.

Untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak sebesar Rp1.498,8 triliun sekaligus untuk meningkatkan rasio pajak menjadi 11,52 persen, menurut Menkeu, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kepatuhan (compliance) wajib pajak.

Dalam APBN 2017, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI juga menyepakati untuk melakukan penghematan anggaran agar lebih tepat sasaran, yang akan digunakan untuk belanja prioritas dan mendesak dengan tujuan tidak terjadi lagi pemotongan anggaran di 2017.

Optimistis

Presiden Direktur Utama UOB Indonesia Kevin Lam mengatakan pihaknya optimistis pemerintahan Indonesia akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui rangkaian paket kebijakan ekonomi yang bertujuan meningkatkan investasi di Indonesia.

Ia memprediksi ekonomi Indonesia pada 2017 akan tumbuh stabil di kisaran 5,2 persen sekalipun pertumbuhan ekonomi global melambat.

"Beberapa proyek pembangunan infrastruktur dan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan membantu pemerataan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan secara nasional, pembangunan tersebut juga menciptakan lapangan kerja. Hal ini memberikan kontribusi dalam memperkuat konsumsi rumah tangga," kata Kevin.

Ia mengatakan, kerja keras pemerintah Indonesia untuk meningkatkan minat investasi dari investor dalam negeri maupun asing telah memberikan hasil.

Menurut survei berjudul UOB Asian Enterprise Survey 2016, katanya, hampir seperempat perusahaan Asia yang disurvei memilih Indonesia sebagai tujuan ekspansi mereka dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun ke depan.