karena masih ada kementerian dan lembaga pemeritahan non kementerian yang belum aktif menangani bencanaJakarta (ANTARA News) - BNPB sangat mengharapkan Presiden Joko Widodo segera turun tangan langsung menangani banjir dan gempa karena masih ada pejabat pusat dan daerah yang belum aktif mengatasi kebencanaan yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai daerah.
Kepala Pusat Data dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, ketika sosialisasi kebencanaan di LKBN Antara, di Jakarta, Kamis, mengatakan Presiden Jokowi perlu turun tangan menangani langsung bencana di berbagai daerah terutama karena masih ada kementerian dan lembaga pemeritahan non kementerian yang belum aktif menangani bencana.
"Presiden harus turun tangan karena penanganan masalah ini harus dipercepat," kata Sutopo.
Kota Bandung dan Kabupaten Bandung baru saja ditimpa banjir besar. Sebelumnya, Kabupaten Garut juga diamuk longsor yang merenggut korban jiwa.
BNPB mengatakan para korban bencana harus dipindahkan ke tempat-tempat aman supaya mendapat kehidupan yang betul-betul layak dan tidak tergusur akibat ketidakjelasan status lahan dan rumah yang baru mereka miliki.
BNPB juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyulitkan diri mereka sendiri dengan membuang sampah sembarangan karena dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran sungai. Di Jakarta misalnya, Kali Ciliwung menyempit karena banyak rumah yang dibangun sembarangan.
"Di Sinabung, Sumatera Utara, masih ada 1.900 kepala keluarga yang belum direlokasi, sedangkan baru 34 kepala keluarga saja yang sudah direlokasi." kata dia.
Sebagai perbandingan, kata Sutopo, rakyat Jepang dididik tentang arti pentingnya mewaspadai bencana alam, sedangkan warga Malaysia sudah mendapat pengetahuan tentang masalah kebencanaan.
Sutopo mengatakan penanganan banjir, gempa bumi dan lain-lain memerlukan dana triliunan rupiah yang dialokasikan ke berbagai kementerian dan lembaga non kementerian, termasuk BNPB. Karena itu harus ada koordinasi seefisien mungkin agar hasilnya maksimal.
Ia menyebutkan pula kebakaran hutan dan lahan di berbagai provinsi harus diperhatikan pemerintah dan masyarakat. BNPB telah mengeluarkan sekitar Rp150 miliar untuk menanggulangi kebakaran hutan.
Pewarta: Chintisa Putri Mentari/Arnaz
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
