Prof Setya: bahasa Indonesia kekuatan integrasi bangsa

Malang (ANTARA News) - Guru besar Universitas Negeri Surabaya Prof Dr Setya Yuwana mengemukakan Bahasa Indonesia merupakan kekuatan bagi integrasi bangsa dalam berbagai bidang, termasuk budaya yang multikultural.

"Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah tak hanya bertujuan agar siswa menguasai struktur bahasa. Lebih dari itu, pembelajaran bahasa harus menjadi strategi budaya agar anak-anak bisa lebih mencintai bangsa ini, bahkan Bahasa Indonesia sebagai kekuatan integrasi bagi bangsa," kata Prof Setya Yuwana dalam Seminar Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Malang (UUM), Selasa.

Menurut dia, Bahasa Indonesia sebagai kekuatan integrasi bangsa tidak bisa diremehkan, sebab kalau Bahasa Indonesia punah, negara ini juga bisa ikut punah. "Oleh karena itu, kita perlu mengintegrasikan budaya Indonesia yang multikultural sebagai bagian dari proses pembelajaran," katanya.

Setya menilai pembelajaran bahasa harus bisa memanfaatkan keragaman kultural dan kearifan lokal masyarakat agar siswa mampu menciptakan makna berdasarkan apa yang dialaminya sehari-hari. Bahasa selanjutnya bisa menjadi kekuatan untuk membangun perilaku yang humanis, pluralis, dan demokratis.

Sementara itu pakar bahasa Indonesia dari UMM Dr Ekarini Saraswati mengaku prihatin dengan penggunaan Bahasa Indonesia sehari-hari oleh anak muda, terutama kalangan metropolis. "Mereka sering mencampur aduk Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan asal-asalan, terutama di media sosial," kata Ekarini.

Sedangkan Rektor UMM Fauzan berharap seminar ini mampu menggali pikiran akademisi dalam memanfaatkan Bahasa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang lebih beradab." Masyarakat harus bangga dengan Bahasa Indonesia. Jangan sampai hilang bahasanya dan tersisa penggunanya saja, lalu jadi kajian situs arkeologis," urai Fauzan.

Selanjutnya, rekomendasi dan paparan para pemakalah dalam seminar itu nanti akan dibukukan dalam prosiding, kemudian diserahkan ke Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemendikbud sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan.