PPP gelar munas alim ulama

Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional I di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada 13-14 November 2016.

"Munas Alim Ulama biasnasy digelar minimal sekali dalam setiap kepengurusan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Achmad Baidowi dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Dalam Munas Alim Ulama akan dihadiri 1.500 peserta yang terdiri dari para pengurus PP, ulama, habaib, pimpinan pondok pesantren, ustadz dan ustadzah, aktivis Islam dari seluruh Indonesia.

Baidowi yang juga merupakan Sekretaris Panitia Pelaksana acara tersebut menyatakan, munas akan membicarakan berbagai persoalan bangsa serta solusisnya.

"Ada tiga tema utama. Pertama, kenegaraan dan kepemimpinan nasional. Kedua, terkait keadilan sosial. Ketiga, keagamaan dan kemaslahatan masyarakat," katanya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut para alim ulama juga akan membahas masukan-masukan untuk sejumlah Rancangan Undang-Undang. RUU yang akan diminta masukannya kepada alim ulama tersebut diantaranya RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Pendidikan Keagamaan, RUU Anti LGBT dan RUU KUHP.

"Masukan dari para alim ulama akan diperjuangkan oleh Fraksi PPP dalam pembahasan RUU tersebut," katanya.

Wakil Ketua Pelaksana Bambang Hermanto mengatakan, akan hadir dalam Munas Alim Ulama tersebut Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair, Wakil Ketua Majelis Syariah KH Syukron Makmin, Wakil Ketua KH Muhammad Syamsul Arifin dan Sekretaris Majelis Syariah KH Lukman Hakim Hasibuan.

Munas juga akan dihadiri oleh Majelis Syariah DPW PPP seluruh Indonesia. "Ada 34 DPW seluruh Indonesia semuanya menyatakan hadir," katanya.

Selain itu, juga diundang para pembicara yang kompeten untuk berbicara di acara tersebut, diantaranya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sosiolog Erna Chotim .

Selain Munas Alim Ulama, PPP dalam waktu bersamaan juga menggelar rapimnas I seusai Muktamar Islah Pondok Gede. Dalam rapimnas tersebut, menurut Baidowi, akan diikuti oleh seluruh DPW PPP.

Rapimnas akan membahas isu-isu nasional seperti memperkuat komitmen PPP sebagai parpol pendukung pemerintah. Selain itu juga akan ada pembahasan mengenai konsolidasi organisasi dalam mengahadapi pemilu 2019.

"Rapimnas juga akan membahas penguatan konsolidasi partai dalam menghadapi tahun politik 2019, apalagi pada 2019 untuk pertama kalinya akan digelar pemilu presiden dan legislatif secara bersamaan, memperkuat komitmen PPP" katanya.

Untuk itu, dalam rapimnas tersebut juga akan dibahas mengenai RUU pemilu.