Kuala lumpur (ANTARA News) - Malaysia menuduh badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membantu "membanjirnya" para imigran yang tidak terurus, kata sebuah laporan, Rabu. Menlu Malaysia, Syed Hamid Albar, mengatakan bahwa Malaysia telah menyatakan kecemasan "pada sejumlah kesempatan" kepada Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) menyangkut jumlah yang meningkat para imigran yang diberikan status pengungsi. "Yang tidak kita senangi adalah keadaan sekarang, kesulitan , beban sosial dan ekonomi yang kita hadapi," katanya kepada suratkabar New Straits Times. UNHCR "seharusnya tidak mengambil orang-orang kecuali mereka yang benar-benar memiliki satu masalah, dan harus memberitahu kita. Sekarang, mereka tidak memberitahu kita," tamahnya. Malaysia bukanlah negara yang menandatangani konvensi-konvensi pengungsi internasional, dan imigran gelap sering ditahan dan kemudian dideportasi ke negara mereka masing-masing. Akan tapi, UNHCR dapat memberikan status pengungsi kepada para pelamar dan membantu menempatkan mereka ke negara lain atau pulang dengan sukarela. Syed Hamid mengatakan Malaysia dikira satu tempat transisi, tapi jumlah pengungsi "membanjir" dengan UNHCR mendaftarkan sekitar 40.000 orang. "Kami memberikan perlakuan yang manusiawi pada para pengungsi ini yang datang ke negara ini secara tidak sah. UNHCR harus mengirim mereka ke satu negara ketiga. Jika tidak, setiap imigran ilegal di negara ini akan ke UNHCR dan meminta dinyatakan sebagai pengungsi," katanya. Menteri itu mengatakan badan PBB tersebut gagal dalam melaksanakan tugasnya untuk mengurus para pengungsi. "UNHCR harus mengurusnya secara layak... Anda dapat melihat (pengungsi) di jalan-jalan. Sindikat-sindikat memanfaatkan mereka . Anak-anak yang tidak memiliki ayah , tidak memiliki ibu terlihat di jalan-jalan kita. Mereka menjadi anak-anak jalanan," katanya. Para pejabat UNHC, ketika dihubungi tidak dapat segera memberikan komentar mengenai tuduhan-tuduhan itu. Mereka mengikuti satu imbauan bulan lalu dari menteri dalam negeri Malaysia kepada UNHCR, agar membangun tempat-tempat penampungannya sendiri untuk mengurus para pengungsi dari Myanmar, Aceh dan Filipina. Kecaman datang sehubungan dengan pengumuman Malaysia bulan lalu untuk menahan separuh dari satu juta pekerja asing yang ilegal di tengah-tengah kekuatiran para imigran gelap itu melakukan aksi kejahatan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007