Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pemerintah bukan penyedia lapangan kerja karena hanya bisa menyerap kurang dari 1,5 juta tenaga kerja setiap tahunnya."Sesungguhnya yang menyediakan lapangan kerja itu bukanlah pemerintah. Pemerintah hanya bisa menyerap tenaga kerja untuk pegawai negeri, TNI dan Polri yang jumlahnya kurang dari 1,5 juta setiap tahun, yang lainnya harus dilakukan oleh sektor swasta dan dunia usaha," katanya usai membuka Simposium Nasional Pendidikan dan Ketenagakerjaan bertema "Menentukan Arah Pembangunan Nasional", di Istana Negara, Jakarta, Rabu. Hadir pada acara itu Mendiknas Bambang Sudibyo, Menakertrans Erman Suparno, Menhub Hatta Rajasa, Menpora Adyaksa Dault, Seskab Sudi Silalahi, para pimpinan organisasi kemahasiswaan dan peserta simposium yang akan berlangsung dua hari. Menurut Presiden, untuk mendukung upaya sektor swasta dan dunia usaha, pemerintah akan bekerja keras menciptakan suasana yang kondusif agar investasi dapat tumbuh dan berkembang. "Tanpa investasi, tanpa dunia usaha mustahil akan ada lapangan kerja baru. Untuk itu saya tidak henti-hentinyanya meminta perhatian seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah agar bisa menggerakkan sektor riil melalui investasi," katanya. Investasi, sambungnya, tidak selalu berasal dari luar negeri, di dalam negeri pun banyak yang bisa diharapkan untuk berinvestasi dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor. "Jangan mempersulit setiap urusan. Kalau pejabat pemerintah kesenangannnya mempersulit urusan dunia usaha, maka investasi akan mandeg, sektor riil tidak berkembang, dan lapangan kerja tidak tercipta, pendapatan masyarakat tidak bergerak, akhirnya kemiskinan tidak akan bisa kita turunkan secara signifikan," katanya.Namun patut pula disadari, bahwa salah satu sektor yang sangat menentukan investasi adalah perburuhan dan tenaga kerja, kata Presiden."Pengusaha dan pekerja haruslah sama-sama mendapatkan keuntungan. Tidak boleh satu pihak menekan pihak yang lain. Maka dari itu di setiap daerah jangan ada aksi kekerasan, karena ini menyebabkan dunia usaha memindahkan industri ke daerah lain, ke luar negeri atau menutup usaha itu, sehingga tenaga kerja di PHK," katanya.Menurut Presiden, pemerintah akan terus meningkatkan penyerapan tenaga kerja, termasuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan memberikan kepastian jaminan."Kita sekarang sedang mengupayakan untuk itu. Apabila pekerja harus berhenti, misalnya, akibat adanya permasalahan atau adanya kebangkrutan ekonomi, perlu strategi bisnis perusahaan,...Kita ingin pekerja kita memiliki disiplin dan produktivitas yang tinggi, seperti yang dimiliki Singapura , Malaysia , China , India. Dengan begitu kita bisa bersaing dengan mereka, dan ekonomi kita tumbuh," ujarnya.Dunia pendidikan dan dunia ketenagakerjaan diutarakan Yudhoyono, adalah dua dunia yang saling berhubungan secara fungsional."Masalah ketenagakerjan tidak dapat lepas dari masalah yang terjadi pada dunia pendidikan. Dunia ketenagakerjaan memiliki paradigma dan logika sendiri yang dalam prakteknya tidak selalu sejalan dengan paradigma dan logika dunia pendidikan," katanya.Pertumbuhan dunia ketenagakerjaan menurut Presiden, tidak pula selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan dunia pendidikan. "Itulah sebabnya kita harus terus mencurahkan perhatian dan pemikiran untuk merumuskan sistem kebijakan dan formula yang tepat agar dapat mensinergikan dua dunia yang berbeda namun saling terkait," katanya.Pada kesempatan itu Presiden juga menyatakan bahwa dia berharap mahasiswa tidak kering idealisme karena jika itu terjadi maka masa depan bangsa tidak cerah."Teruslah kritis, teruslah mengoreksi hal-hal yangtidak benar," katanya dihadapan puluhan mahasiswa dari berbagai ikatan mahasiswa seluruh Indonesia.Menurut Presiden, kritik itu baik dan idealisme harus tetap dijaga, namun kritik tetap hendaknya disampaikan dengan cara yang tepat dan dengan etika yang berlaku."Jadi, kritik itu benar-benar bisa mengatasi permasalahan," kata Presiden.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
