Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi V DPR RI Achmad Muqowam mendesak pemerintah mempercepat pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk itu, kata Muqowam di Jakarta, Rabu, DPR membuka peluang kepada pemerintah untuk melakukan fleksibilitas anggaran tanpa terikat aturan baku, asalkan dapat dipertanggungjawabkan dan dikonsultasikan dengan DPR. Fleksibilitas yang dimaksud Muqowam adalah memberi kewenangan menteri keuangan untuk mencairkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. "Keluarkan dulu, tapi DPR diberi tahu," katanya. Memang, kata politisi PPP itu, akan ada pertanyaan di panitia anggaran DPR. Tapi ia berjanji Komisi V akan memberi dukungan penuh. "Kami di komisi V akan mem-back up. Itu demi kepentingan masyarakat. Kalau tidak perekonomian Jatim macet, bisa menganggu perekonomian nasional," katanya. Dikatakannya, kalau pemerintah mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2007, maka pembangunan infrastruktur di Sidoarjo akan tertunda. "Kalau skemanya APBN-P, rancangan anggaran baru masuk ke DPR antara September-Oktober. Terlalu lama," kata Muqowam. Sesuai Perpres 14/2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pembangunan infrastruktur di Sidoarjo akan ditanggung APBN. Infrastruktur itu meliputi jalan tol, kanalisasi lumpur, rel kereta api, dan pipa gas. Anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan infrastruktur itu diperkirakan Rp7,6 triliun. Tahun ini, pemerintah merencanakan anggaran Rp900 miliar untuk tahap awal pembangunan infrastruktur di Sidoarjo yang ditargetkan sudah pulih dalam waktu dua tahun.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
