Presiden: Polri tidak boleh kalah dengan organisasi

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta Polri sebagai institusi besar tidak boleh ragu bertindak atau kalah dengan kelompok kecil, organisasi-organisasi, tokoh-tokoh manapun dalam menegakkan hukum.

"Jangan ragu dalam hal bertindak untuk penegakan hukum yang tegas, tidak boleh institusi sebesar Polri ragu atau kalah apalagi terhadap kelompok kecil, organisasi-organisasi apapun, tokoh-tokoh siapapun," kata Presiden saat memberi pengarahan kepada 602 Perwira Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Selasa.

Presiden mengatakan dengan penegakan hukum yang jelas dan tegas akan membuat negara kuat dan itu semua terletak di tangan Polri.

"Negara harus kuat, marwah institusi Polri harus dijaga, marwah negara harus dijaga. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan penegakan hukum yang jelas, yang tegas harus dilakukan," tegas Jokowi.

Presiden mengingatkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar karena memiliki 17 ribu pulau, ratusan suku, ratusan bahasa lokal, 516 kabupaten/kota.

"Polri sebagai institusi yang besar karena memiliki 430 ribu anggota, sebagai institusi yang besar sekali, maka jangan ragu dalam hal bertindak untuk penegakan hukum yang tegas," kata Presiden.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Polri atas kewaspadaan, soliditas serta sikap profesionalisme dalam mengamankan unjuk rasa pada Jumat (4/11) sehingga berjalan damai sampai Magrib.

"Saya ingin menyampaikan rasa simpati yang dalam kepada anggota Polri dan TNI yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas saat itu," kata Jokowi.

Presiden mengatakan adanya korban dari pihak kepolisian sebanyak 18 anggota yang luka terkena bambu rucing, panah, perlu adanya penegakan hukum.

"Saya kira hal seperti ini yang juga perlu diselesaikan dengan penegakan hukum yang tegas," kata Presiden.

Jokowi juga mengevaluasi dalam menghadapi unjuk rasa yang besar, seperti pada 4 November 2016 lalu, perlu dibekali informasi yang akurat jumlah pengunjuk rasa, sehingga pasukan yang disiapkan sesuai kebutuhan.