Anggota DPR tekankan dialog dengan masyarakat Papua

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Yudi Kotouky dari Daerah Pemilihan Papua menekankan pentingnya dialog dengan masyarakat setempat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di provinsi tersebut.

"Saya berharap masyarakat Papua dapat menyelesaikan persoalan apa pun tanpa emosi dan kedepankan dialog," kata Yudi dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengingatkan bahwa dunia internasional internasional sangat menyoroti Papua, jadi harus hati-hati dan selalu mengedepankan keutuhan NKRI.

Yudi menyampaikan hal tersebut saat melakukan aktivitas reses di antaranya dengan melaksanakan acara silaturahim dan dialog di Kabupaten Timika, Papua, Minggu (6/11).

Dalam sambutannya, Yudi juga mengapresiasi pelaksanaan acara silaturahim dan dialog yang diadakan oleh DPD PKS Kabupaten Timika tersebut.

Selain itu, Yudi berpesan agar seluruh masyarakat Papua, khususnya konstituennya, agar senantiasa menjaga kedamaian dan kerukunan masyarakat, baik sesama umat beragama maupun warga negara.

Selain menerima aspirasi, acara silaturahim ini juga diisi tanya jawab dengan kader dan simpatisan PKS, dan masyarakat pada umumnya.

Mereka berharap program mitra kerja di Komisi VIII DPR bisa diperjuangkan agar sampai ke daerah di seluruh Papua, khususnya Timika.

Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo berharap kebijakan BBM Satu Harga mampu membantu pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat khususnya di Papua dan Papua Barat.

"Kita berharap kepada rakyat Papua kebijakan BBM satu harga ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kesejahteraan, karena jelas biaya transportasi dan logistik akan lebih murah sehingga harga bisa diturunkan, ini memang step by step tahapan demi tahapan," kata Presiden Jokowi kepada wartawan saat melihat langsung pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 di Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (18/10).

Presiden mengatakan, kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan Pemerintah merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta penyelesaian infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Papua Barat harus selesai 2019.

"Saya nggak mau 2020, minta saya 2019. Masa lama sekali," kata Presiden saat meresmikan enam infrastruktur kelistrikan di Gardu Induk Waena, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (17/10).

Presiden mengakui bahwa kondisi alam di Pulau Papua memang berat, namun itu bukan suatu alasan untuk tidak menyelesaikan proyek infrastruktur dengan cepat.