Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Pemprov Papua Suzana Wanggai kepada Antara, Minggu, mengatakan, ke 18 agenda itu masuk dalam tujuh bidang diantaranya pembangunan infrastruktur diperbatasan, pengaturan administratif perbatasan dan kerja sama bea cukai dan karantina.
Untuk pengaturan administratif perbatasan yang menjadi agenda adalah revisi pengaturan khusus tentang pelintas batas tradisional yang berlaku sejak 1993.
Selain itu kerja sama SAR dan pengelolaan bencana alam, kerja sama perdangan dan investasi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan perikanan.
Khusus untuk pelintas batas tradisional sudah saatnya direvisi mengingat perkembangannya yang luar biasa, kata Suzana Wanggai.
Dikatakan, delegasi Indonesia yang berjumlah 50 orang dipimpin Wagub Papua Klemen Tinal kini sudah berada di Port Moresby.
BLM RI-PNG yang berlangsung setiap tahun secara bergantian antara RI dan PNG itu akan berlangsung 7-8 November diikuti utusan dari Pemprov Papua, bupati dan walikota yang wilayahnya berbatasan dengan PNG serta dari kementerian terkait, kata Suzana Wanggai.
Pewarta: Evarukdijati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
