DPR apresiasi demonstrasi berjalan damai

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Ade Komarudin mengapresiasi berjalannya demonstrasi dari Jumat pagi hingga sore berjalan tertib dan damai sehingga menjadi contoh baik perjalanan proses demokrasi di Indonesia.

"Mereka telah mampu menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan di sekitar lokasi demonstrasi. Ini contoh yang sangat baik," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Ade sebagai Ketua DPR mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan demonstrasi pada hari ini yang berjalan tertib dan aman.

Menurut dia, demonstrasi hari ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang ramah, Islam yang damai, Islam yang Rahmatan Lil Alamin.

"Islam yang terbukti dapat mampu berjalan bersama dengan demokrasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ini luar biasa," ujarnya.

Sebelumnya aksi demonstrasi Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) berlangsung pada Jumat (4/11) menghendaki kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum tanpa diskriminasi.

Pada sore hari, perwakilan demonstran diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, bahwa gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan diproses secara hukum yang tegas dan cepat lantaran diduga menistakan agama.

"Kami sudah berbicara dengan teman-teman yang mewakili massa, saudara Ahok akan dilaksanakan proses hukum yang tegas dan cepat," kata JK di Jakarta, Jumat (4/11).

Menurut JK, proses hukum tersebut akan diselesaikan dalam waktu dua pekan.

Beberapa perwakilan pengunjuk rasa yang ditemui Wapres adalah KH Bachtiar Nashir (Arrahman Quranic Learning), Ustaz Zaitun Rasmin (Wahdah Islamiyah), dan Ustaz Misbah (Front Pembela Islam).

Sementara itu dari pihak pemerintah Wapres Jusuf Kalla didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, juru bicara Kepresidenan RI Johan Budi, Menteri Agama Lukman Saifuddin, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.