Agus-Sylviana berkomitmen wujudkan pemerintahan DKI transparan

Jakarta (ANTARA News) - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni berkomitmen mewujudkan tata kelola pemeritahan ibu kota yang transparan.

"Sejak awal saya dan Ibu Sylvi tentu berkomitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan akuntabel, transparan, dan berintegritas," ujar Agus dalam sambutannya di acara penandatanganan Komitmen Bersama Cagub-Cawagub DKI Jakarta mewujudkan Jakarta Terbuka dan Bebas Maladministrasi di Jakarta, Selasa malam.

Acara penandatangan Komitmen Bersama Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta ini diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Informasi DKI Jakarta dengan tujuan agar Cagub dan Cawagub DKI Jakarta yang terpillih kelak dapat menjalankan tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta yang clean and good governance, transparan, akuntabel, serta tertib dan bebas maladministrasi.

Agus menyatakan bahwa penandatanganan komitmen bersama sangat fundamental untuk dilakukan para calon kepala daerah, tidak hanya di Jakarta.

Dia mengapresiasi inisiatif Ombudsman RI dan Komisi Informasi DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan komitmen bersama ini.

Agus menekankan bahwa penandatanganan komitmen bersama tersebut merupakan sebuah penegasan bahwa dirinya beserta Sylviana Murni sangat ingin menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam pemerintahan.

Agus menyatakan keinginannya menjadikan birokrasi di DKI Jakarta menjadi model yang baik bagi organisasi lain.

"Kami ingin Jakarta menjadi etalase birokrasi Indonesia," kata Agus.

Putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan dirinya beserta Sylviana Murni sangat memahami pentingnya keterbukaan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran.

Dia meyakini seluruh calon kepala daerah DKI Jakarta menginginkan kebijakan dilakukan secara terbuka.

"Kalau kami mendapatkan amanah maka segenap warga DKI Jakarta harus ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan melalui keterbukaan informasi," jelas Agus.

Dia berjanji manakala dirinya menerima amanah dan salah dalam mengambil kebijakan akan segera mengoreksinya secara terukur tanpa harus bersembunyi di balik alasan diskresi atau maladministrasi.