Presiden dan ormas Islam bahas penegakan hukum dan ketertiban

... kita tidak akan memberikan toleransi kepada siapa saja yang akan memecah-belah bangsa ini...

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo yang menerima pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama, telah membahas sejumlah isu terkini, termasuk penegakan hukum dan pengutamaan ketertiban di Indonesia.

"Kami sepakat bahwa kita memang siap untuk membela negara dan bagi kami NKRI final, dan kita tidak akan memberikan toleransi kepada siapa saja yang akan memecah-belah bangsa ini," kata Ketua MUI, Ma'ruf Amin, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa.

Menurut Ma'ruf, dalam pertemuan tersebut, sejumlah pengurus organisasi massa Islam menyampaikan ada kegaduhan yang diakibatkan pernyataan salah satu kepala daerah dengan dugaan penistaan agama.

Ma'ruf menilai, kendati masalah itu tidak berhubungan dengan politik maupun Pilkada yang akan dilaksanakan pada 2017, namun isu itu menjadi berkembang dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Karena itu kita sepakat semua ini diproses secara terhormat, proporsional, melalui proses hukum. Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan beliau tidak akan intervensi terhadap masalah ini," ujar Ma'ruf.

Ketua MUI juga mengatakan sepakat untuk berdemonstrasi sesuai aturan dan akan berlangsung tertib.

Sebelumnya, sejumlah ormas Islam berencana melakukan unjuk rasa di Jakarta pada 4 November 2016. Jokowi sebelumnya mengimbau agar unjuk rasa tidak mengganggu ketertiban dan tetap mengutamakan perdamaian.