Kuwait City (ANTARA News) - Negara Teluk, Kuwait, berencana mengakhiri semua bentuk subsidi publik pada 2020 menurut sebuah laporan pada Senin (31/10).
Sebuah komite yang dibentuk Kementerian Keuangan untuk meninjau semua subsidi publik menyatakan mereka berencana mengurangi subsidi secara perlahan sampai berhenti total pada 2020 menurut laporan yang dipublikasikan surat kabar Al-Qabas.
Di tahun fiskal ini, subsidi publik dan bantuan sosial negara itu diperkirakan mencapai tiga miliar dolar AS lebih (sekitar Rp39,1 triliun), sekitar lima persen dari proyeksi belanja.
Negara kaya minyak itu sudah mencabut subsidi untuk disel dan kerosin, yang harganya disesuaikan dengan harga minyak internasional.
Pada September, Kuwait mencabut sebagian subsidi minyak bumi, memicu krisis politik yang menyebabkan pembubaran parlemen dan seruan untuk menggelar pemilu baru.
Pemerintah juga mengamankan dukungan parlemen sebelum memutuskan menaikkan harga tarif listrik dan air bagi warga asing dan pelaku bisnis, tapi mengecualikan warga Kuwait.
Namun pemerintah setuju memberikan kompensasi kepada warga karena menaikkan harga minyak, dengan menawarkan sekitar 75 liter bahan bakar gratis setiap bulan kepada setiap pengemudi.
Peningkatan harga antara 40 sampai 80 persen sesuai jenis bahan bakar berlaku mulai 1 September sebagai bagian dari reformasi kebijakan untuk mengatasi defisit anggaran akibat harga minyak yang rendah. Itu adalah kenaikan yang pertama sejak 1998.
Anggota organisasi negara pengekspor minyak (OPEC) tersebut mencatatkan defisit anggaran 4,6 miliar dinar (15,3 miliar dolar AS) dalam tahun fiskal yang berakhir 31 Maret menurut data pemerintah.
Menurut warta kantor berita AFP, Kuwait diproyeksikan masih mengalami defisit 29 miliar dolar AS dalam tahun fiskal ini, yang bermula 1 April.
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
