Jakarta (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. DR Jimly Asshiddiqie SH, pada Selasa (17/4) dijadwalkan meluncurkan buku tentang perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca-era reformasi yang akan mengupas ketatanegaraan dari sudut hukum tata negara positif. Peluncuran buku itu diagendakan di Balai Agung, Hotel Santika, Jakarta, dan mengundang sejumlah tokoh nasional, antara lain mantan Presiden RI, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri. Buku yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Reformasi" merupakan buku pertama yang mengupas perkembangan ketatanegaraan Indonesia dari sudut hukum tata negara positif yang diharapkan bisa menjadi referensi utama baik bagi penyelenggara negara, praktisi hukum, dosen, mahasiswa maupun masyakarat umum. Dalam buku tersebut mengungkap pasca-munculnya era reformasi pada 1999, dan bangsa Indonesia yang mengalami perkembangan sistem ketatanegaraan sangat fundamental setelah dilaksanakannya perubahan UUD 1945 oleh MPR (sejak 1999 hingga 2002). Perubahan tersebut, antara lain mengakibatkan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sederajat dengan lembaga negara lainnya seperti DPR, MA dan Presiden. Dampak perubahan UUD 1945 juga melahirkan lembaga-lembaga negara baru, seperti DPD dan Mahkamah Konstitusi. Selain buku tersebut, juga akan diluncurkan buku berjudul "Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer" yang berisi pokok-pokok pemikiran Prof. Jimly dan para pakar hukum tentang tata negara Indonesia yang diterbitkan oleh The Biography Institute. Dua buku lainnya yang diterbitkan adalah buku biografi Jimly Asshiddiqie "Etos Kerja, Pasar dan Kemandirian Ekonomi" karangan Dr Purwadi M. Hum (penerbitnya Pustaka Raja) dan "Studi, Mengabdi dan Berprestasi" yang editornya adalah Dr Kaelany DH. Buku itu berisi kesan dan pesan para tokoh nasional dari berbagai kalangan tentang Prof Jimly.
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
