Australia minta negara pesisir Samudra Hindia berbagi data intelejen

Nusa Dua (ANTARA News) - Australia meminta sesama anggota Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia (IORA) untuk berbagi data intelejen demi menangkal ancaman terorisme yang menghantui negara tersebut selama beberapa dekade terakhir.

"Kami ingin membangun kerja sama dengan berbagi data intelejen untuk memastikan keamanan warga di masing-masing negara anggota IORA," kata Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam konferensi pers usai perundingan IORA di Nusa Dua, Kamis.

"Saya sudah berdiskusi dengan negara-negara anggota lain dan mereka setuju, bahwa salah satu tantangan bersama di Samudra Hindia adalah terorisme dan radikalisme," kata Bishop.

Australia dan fasilitas mereka di luar negeri memang sering menjadi target serangan terorisme. Insiden yang paling menyita perhatian publik Indonesia tentu saja adalah meledaknya bom mobil seberat satu ton di pintu gerbang kantor Kedutaan Australia di Jakarta tahun 2004 lalu.

Selain ancaman terorisme langsung, Australia sebagaimana Indonesia dan sejumlah negara pesisir Samudra Hindia lain juga menghadapi persoalan radikalisme.

Kepala badan intelejen negeri Kanguru itu, Duncan Lewis, pada Februari lalu mengungkapkan bahwa lebih dari 110 warga Australia tengah berada di Suriah untuk berperang membela kelompok bersenjata ISIS. Ada juga sekitar 200 orang yang secara aktif membela ISIS di dalam negeri.

Berkaitan dengan banyaknya warga Australia yang menggabungkan diri dengan ISIS, Bishop mengatakan bahwa negara-negara pesisir Samudra Hindia harus bekerja sama untuk mengantisipasi kembalinya para teroris tersebut ke negara masing-masing.

"Kita perlu bekerja sama melacak jalur-jalur perjalanan kembalinya gerilyawan ISIS," kata Bishop.

Sementara itu dari pihak Indonesia, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, membenarkan bahwa negara-negara IORA sudah sepakat mengenai bahayanya acaman terorisme. Asosiasi itu bahkan akan mengeluarkan deklarasi khusus mengenai persoalan terorisme dan kekerasan ekstrimisme.

Kementerian Luar Negeri (Suwandi)

Desra dan Bishop tidak menyebut ketimpangan ekonomi, di negara masing-masing maupun antar negara anggota, yang seringkali dituding sebagai penyebab utama terorisme.

Pendapat Bishop tentang perlunya kerja sama lintas negara sebelumnya diamini secara terpisah oleh lembaga "think tank" Institute for Policy Analysis of Conflict, yang dipimpin oleh pakar terorisme Sidney Jones. Pada Selasa, dia merilis penelitian yang mengkritik pemerintah Indonesia karena mengabaikan potensi terorisme lintas negara yang kini semakin mudah akibat perkembangan teknologi komunikasi.

"Dalam dua tahun terakhir, ISIS telah membangun kerja sama baru di Asia Tenggara," kata Jones dalam siaran persnya.