Menkeu: belanja infrastruktur APBN 2017 sebesar Rp387,3 triliun

Belanja ini akan disalurkan baik langsung melalui Kementerian Lembaga atau melalui institusi yang ditugaskan untuk menaikkan kemampuan sektor swasta untuk membangun infrastruktur seperti Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Fund/VGF)."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pagu belanja infrastruktur pada APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp387,3 triliun yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan laut, jalur kereta api dan terminal penumpang.

"Anggaran untuk belanja infrastruktur ini meningkat Rp40,8 triliun dari pagu RAPBN 2017 yang dialokasikan sebesar Rp346,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menjelaskan pagu belanja infrastruktur ini akan terbagi untuk infrastruktur ekonomi sebesar Rp377,8 triliun, infrastruktur sosial Rp5,5 triliun dan dukungan infrastruktur sebesar Rp4,1 triliun.

"Belanja ini akan disalurkan baik langsung melalui Kementerian Lembaga atau melalui institusi yang ditugaskan untuk menaikkan kemampuan sektor swasta untuk membangun infrastruktur seperti Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Fund/VGF)," katanya.

Rincian penyaluran pagu belanja infrastruktur adalah untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp98,8 triliun, Kementerian Perhubungan Rp42,1 triliun, Kementerian Pertanian Rp2,7 triliun dan Kementerian ESDM Rp3,6 triliun.

Untuk VGF termasuk dana cadangannya Rp0,3 triliun, belanja hibah Rp2,2 triliun, dana alokasi khusus Rp32,3 triliun, perkiraan dana desa untuk infrastruktur Rp24 triliun dan perkiraan dana transfer umum untuk infrastruktur Rp124 triliun.

"Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, dana transfer umum pada 2017 minimal 25 persen akan dialokasikan untuk infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan pelayanan publik dan ekonomi," ujar Sri Mulyani.

Kemudian untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) Rp9,7 triliun, penyertaan modal negara kepada BUMN Rp7,2 triliun dan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) untuk penyediaan tanah Rp20 triliun.

Selain itu, untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp4,2 triliun, Kementerian Agama Rp1,2 triliun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Rp0,1 triliun dan Kementerian Perindustrian Rp0,6 triliun.

"Secara keseluruhan, anggaran infrastruktur meningkat dari APBNP 2016 sebesar Rp317,1 triliun maupun RAPBN 2017 sebanyak Rp346,6 triliun, karena adanya peningkatan earmark dari dana transfer umum yang cukup besar," ujar Sri Mulyani.