Anggota DPR geram lihat kondisi orangutan di Nyaru Menteng

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR RI Hamdhani mengaku geram melihat kondisi orangutan yang mengenaskan saat meninjau pusat konservasi orangutan yang dikelola oleh Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) atau Yayasan BOS, di desa Nyaru Menteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (26/10/2016).

"Kita lihat untuk konservasi orangutan ini perlu penanganan secara serius. Orangutan itu bisa sakit karena diburu oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang memanfaatkan lahan yang menjadi habitat orangutan. Bahkan, orangutan bisa terbunuh akibat dari rusaknya habitat," kata Hamdhani, dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

Salah satu penyebab semakin berkurangnya jumlah orangutan adalah karena pembabatan habitat orangutan. Hamdhani meminta masyarakat yang membuka lahan agar berkoordinasi dengan petugas BKSDA untuk melakukan tembakan bius, kemudian orangutan dibawa ke tempat rehabilitasi untuk diamankan atau dipindahkan ke habitat yang baru.

"Kepunahan dari salah satu satwa primata ini sudah mulai terasa, karena minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga habitat dan keberadaan orangutan. Perhatian malah datang dari warga asing yang selalu ingin menjaga orangutan, sehingga mereka menjadi donatur untuk konservasi orangutan," kata Hamdhani.

Selama pertemuannya dengan pengurus Yayasan BOS, Hamdhani mengaku mendapat banyak masukan mengenai konservasi orangutan secara maksimal. Salah satunya mengenai anggaran untuk operasional Yayasan BOS. Selama ini diketahui Yayasan BOS tidak pernah mendapat kucuran dana dari APBN.

"Kami mendapat penjelasan dari BOSF, bahwa yayasan ini tidak mendapat anggaran dari APBN. Padahal mereka telah mendapat donasi dari berbagai lembaga-lembaga internasional, seperti Swiss, Jerman, Inggris, maupun negara lain. Kami memberikan apresiasi terhadap kepedulian Yayasan BOS untuk menjaga orangutan," tutur Hamdhani.

Politisi Fraksi Nasdem asal dapil Kalimantan Tengah itu memastikan masukan yang diperolehnya selama kunjungan tersebut akan segera ditindaklanjuti. Utamanya akan diteruskan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait perlindungan orangutan.

"Perlu disediakan kawasan-kawasan khusus, agar habitat orangutan tidak terganggu, dan tetap dapat hidup di habitatnya. Bukan hanya untuk orangutan, tapi juga spesies-spesies lain. Kelestarian orangutan menjadi tanggung jawab bersama, agar mereka tidak punah," pesan Hamdhani.

Saat ini Yayasan BOS menangani 468 orangutan untuk direhabilitasi. Sementara pada tahun 2015, Yayasan BOS menangani 469, dan selama tahun 2014, sebanyak 538 ditangani Yayasan BOS.

Saat ini jumlah orangutan di Yayasan BOS mengalami overpopulasi. Karena daya tampung pusat rehabilitas hanya untuk 320 orangutan, sementara saat ini Yayasan BOS menangani 468 orangutan.

Padahal, Indonesia sudah memiliki Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia, yakni Permenhut Nomor P.53/Menhut-IV/2007. Permen ini menekankan bahwa pada tahun 2015, tidak ada lagi hutan yang direhabilitasi.

Sebanyak 185 orangutan telah dilepasliarkan ke hutan alami, meliputi 167 ekor di Hutan Lindung Bukit Batikap, dan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya.

Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan (F-PKB/dapil Kalbar). Kemudian diikuti oleh Anggota Komisi IV dari F-PDI Perjuangan Sudin (dapil Lampung), Efendi Sianipar (dapil Riau), Dardiansyah (dapil Kalsel), Agustina Wilujeng Pramestuti (dapil Jawa Tengah), dan Henky Kurniadi (dapil Jawa Timur). Kemudian Andi Nawir (F-Gerindra/dapil Sulsel), Taufiq R. Abdullah (F-PKB/dapil Jateng), Sa'duddin (F-PKS/dapil Jabar), dan Zainut Tauhid (F-PPP/dapil Jateng).