Anggota DPR dorong perubahan struktur perekonomian

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mendorong perubahan struktur perekonomian Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang masih terasa di berbagai daerah.

Heri Gunawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengemukakan pemerintah perlu memperhatikan serius struktur perkonomian Indonesia yang secara fundamental masih menunjukkan ketimpangan pembangunan secara spasial.

"Perekonomian nasional masih didominasi Jawa dan Sumatera yang memberi kontribusi masing-masing 58,52 persen dan 23,88 persen terhadap PDB (Produksi Domestik Bruto)," katanya.

Sedangkan di luar daerah-daerah tersebut, ujar dia, kontribusi masih minim yang salah satu penyebabnya adalah masih adanya ketimpangan infrastruktur dan energi yang penting bagi industrialisasi suatu kawasan.

Heri mengingatkan sejumlah sektor strategis seperti pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan hanya menyumbang sekitar 15,4 persen atas PDB, padahal jumlah tenaga kerja di sektor-sektor itu masih dominan.

Heri berpendapat bahwa proses pembanguna ekonomi sekaran ini masih sangat sentralistik, timpang, dan tidak bersumber dari aktivitas riil yang menjadi jati diri bangsa Indonesia selama bertahun-tahun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan reformasi struktural yang selama ini konsisten dilakukan pemerintah telah membantu perbaikan peringkat kemudahan berusaha Indonesia.

"Indonesia telah berhasil melakukan reformasi yang diselenggarakan berbagai instansi baik di tingkat nasional maupun daerah berupa reformasi kebijakan dan administratif untuk meningkatkan kemudahan berusaha," kata Darmin menanggapi laporan kemudahan berusaha Bank Dunia di Jakarta, Rabu (26/10).

Dalam laporan "Doing Business 2017: Equal Opportunity for All" tersebut peringkat kemudahan berusaha (Ease Of Doing Business) Indonesia naik kelas ke urutan 91 dari urutan 106, atau mengalami perbaikan sebanyak 15 posisi.

Indonesia juga masuk ke dalam "Top 10 Reformers" bersama Brunei Darussalam, Kazakhstan, Kenya, dan Belarus karena adanya sejumlah perbaikan dalam tujuh indikator penilaian.

Reformasi usaha yang telah dilakukan Indonesia dan mengalami perbaikan signifikan adalah Memulai Usaha, Kemudahan Memperoleh Sambungan Listrik, Pendaftaran Properti, Kemudahan Memperoleh Pinjaman, Pembayaran Pajak, Perdagangan Lintas Batas, dan Penegakan Kontrak.

Jika dibandingkan dengan negara-negara BRIC, Indonesia masih berada di atas peringkat Brazil (123) dan India (130). Sedangkan, Tiongkok berada di peringkat 78 dan Rusia pada posisi 40.