Pemerintah sertifikasi 1.989 tenaga kerja konstruksi

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sertifikasi kepada 1.989 tenaga kerja konstruksi agar tercipta berdaya saing tinggi dan siap menghadapi persaingan global.

"Sertifikasi dilakukan melalui uji kompetensi Tenaga Kerja Terampil dan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli," kata Dirjen Bina Kontruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib di Jakarta, Rabu.

Menurut Yusid, melalui sertifikasi ini, menunjukkan betapa pentingnya peran pembinaan jasa kontruksi untuk menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi dan siap menghadapi persaingan global.

"Saya optimis, bahwa target sertifikasi pekerja kontruksi dapat tercapai," katanya.

Ia menyebutkan, sertifikasi ini sebenarnya sudah lama dilakukan yaitu sejak 1999 ketika direktorat di Kementerian PUPR yang menangani masalah ini bernama Badan Pembinaan Kontruksi.

"Nah Sekarang sudah Ditjen Bina Kontruksi dan kita gebrak besar-besaran bahwa sertifikasi itu harus," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, untuk meningkatkan sertifikasi pekerja konstruksi, Kementerian PUPR juga melakukan jemput bola ke seluruh Indonesia.

"Kita siapkan Mobile Training Unit (MTU) dan disebar di 34 Provinsi, agar para pekerja di bidang kontruksi di daerah memiliki sertifikat," katanya.

Sementara itu Kepala Balai Jasa Kontruksi Wilayah III Jakarta Riky Aditya Nazir menyebutkan, peserta uji kompetensi dan sertifikasi Tenaga Kerja Trampil dan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli berasal dari pekerja kegiatan-kegiatan strategis di lingkup Internal Kementerian PUPR dan kegiatan strategis BUMN dan swasta.

Sebanyak 1.989 peserta sertifikasi terdiri dari 1.737 orang peserta Sertifikasi Tenaga Terampil (SKTK) meliputi tukang, mandor, drafter, surveyor, operator pelaksana, pengawas dan sebanyak 252 orang Peserta Bimbingan Teknis Tenaga Ahli meliputi Bimbingan Teknis SMK3, Manajemen Kontruksi dan Sistem Manajemen Mutu.

Para peserta tersebut menurutnya, bekerja pada kegiatan-kegiatan di proyek-proyek strategis antara lain renovasi Gelora Bung Karno, pembangunan wisma atlet kemayoran, pembangunan tol akses Tanjung Priok, pembangunan Tol Cisumdawu, peningkatan jalan lingkar luar Soekarno Hatta - Gedebage Bandung, normalisasi Kali Ciliwung, sodetan Ciliwung-BKT dan Pembangunan MRT Jakarta.

"Sedikitnya 27 tim asesor dilibatkan, yang terdiri dari 16 tim asesor untuk pelaksanaan assessment di DKI Jakarta yang terdiri dari 5 tim dari LPJKP DKI Jakarta, 7 tim dari LPJK Nasional dan 4 tim supporting dari LPJKP Jawa Tengah. Sementara 11 tim asesor berasal dari LPJKP Jawa Barat untuk pelaksanaan assessment di Jawa barat," katanya.