Pemerintah percepat pemetaan rehabilitasi infrastruktur irigasi

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mempercepat pemetaan rehabilitasi infrastruktur sarana irigasi untuk melakukan pembenahan dalam sektor pertanian agar Indonesia bisa menjadi salah satu lumbung pangan dunia pada 2045.

"Prinsipnya bukan menambah petak sawah baru tetapi pembangunan irigasi harus dititikberatkan pada rehabilitasi dan dicocokan dengan lahan yang tersedia," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai memimpin rapat koordinasi terbatas mengenai kebijakan pangan di Jakarta, Rabu.

Ikut hadir dalam rapat tersebut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Selain itu, ikut hadir Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dan Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Djarot Kusumayakti.

Saat ini, Kementerian PUPR mencatat dari sekitar 7,3 juta hektar saluran irigasi yang beroperasi di Indonesia sebanyak 43,6 persen telah mengalami kerusakan.

Untuk itu, Darmin memastikan, pemerintah menargetkan sebanyak tiga juta hektar saluran irigasi masuk ke program rehabilitasi, selain adanya tambahan pembangunan satu juta hektar saluran irigasi baru.

"Produktivitas lahan pertanian hubungannya tidak jauh-jauh dengan irigasi," kata Darmin terkait banyaknya sarana irigasi yang akan diperbaiki tersebut.

Dengan demikian, pada 2019 ditargetkan sebanyak 90 persen atau 6,4 juta hektar lahan irigasi di Indonesia telah berada dalam keadaan baik.

Untuk mempercepat program rehabilitasi irigasi, Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan melakukan inventarisasi seluruh data lahan irigasi yang kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota (luas lahan kurang dari 1.000 hektar).

Rapat koordinasi ini juga memutuskan lahan irigasi yang sebelumnya berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.