Menkes : program dokter layanan primer tetap berjalan

Ini (dokter layanan primer) sudah undang-undang, apa artinya kalau sudah (diatur) undang-undang,"

Bantul (ANTARA News) - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memastikan program dokter layanan primer yang digulirkan pemerintah tetap berjalan meskipun menuai penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia.

"Ini (dokter layanan primer) sudah undang-undang, apa artinya kalau sudah (diatur) undang-undang," kata Menkes usai meninjau layanan kesehatan Puskesmas Banguntapan II Desa Tamanan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu.

Menurut Menteri, sebagai institusi pemerintah yang menangani bidang kesehatan, kementeriannya harus mematuhi aturan perundang-undangan yang ada, apalagi program dokter layanan primer itu bertujuan agar pelayanan kesehatan lebih baik.

"Saya sebagai orang pemerintah tidak boleh melawan undang-undang, dan ini kan niatnya baik, tinggal mengaturnya saja, kami tidak maksa kok dalam hal ini. Tetapi kami mengacu agar pelayanan kesehatan ini jauh lebih baik," katanya.

Menteri juga mengatakan program dokter layanan primer tersebut isinya adalah dokter keluarga yang bertindak agar bagaimana menjaga masyarakat tetap sehat.

"Kalau kamu sakit saya obati itu nasibnya kan tidak tahu di sana, makanya ini kita ikuti," katanya.

Terkait program dokter layanan primer yang sudah berjalan ini, Menteri meminta masyarakat menanyakan di daerah termasuk di puskesmas yang mengikuti program tersebut sebab di setiap puskesmas terdapat dokter pemerintah yang bertugas.

"Di sini kan ada dokternya, dokter puskesmas dan tentu puskesmas juga ingin lebih kuat lagi, itu maksudnya. Jadi mereka nanti kompetensinya itu 155 penyakit mereka bisa tahan supaya tidak dirujuk, itu maksudnya," katanya.

Sementara itu, kunjungan Menkes ke Puskesmas Banguntapan II Bantul ini juga dalam rangka mempersiapkan peluncuran program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) pada 12 November 2016 yang rencananya dihadiri Presiden Jokowi.

"Jadi Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini kan sudah disetujui, sehingga dengan dukungan wapres (wakil presiden) dan presiden kita ingin launching di sini, di Bantul," kata Menteri.