Presiden Jokowi minta menteri kawal investasi swasta

Pembangunan tidak selalu harus pakai APBN dan APBD. Kita harus buka peluang sebanyak-banyaknya swata dan kita buka seluasnya investasi dari nonpemerintah,"

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk mengawal investasi swasta bidang infrastruktur mulai dari awal hingga akhir untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pembangunan tidak selalu harus pakai APBN dan APBD. Kita harus buka peluang sebanyak-banyaknya swata dan kita buka seluasnya investasi dari nonpemerintah," kata Presiden saat pembukaan rapat terbatas tentang pembiayaan investasi non-APBN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan investasi nonpemerintah yang diharapkan adalah swasta murni, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kerja sama pemerintah-swasta (PPP).

Menurut dia, pemerintah membutuhkan swasta untuk menggerakkan ekonomi karena APBN tidak mungkin membiayai pembangunan infrastrukur yang selama lima tahun mencapai Rp4.900 triliun padahal dana yang ada cuma RPp1.500 trilun.

Kekurangan dana ini, katanya,bharus bisa diisi swasta, BUMN dan skema PPP.

"Berikan swasta kalau mau. Kalau gak mau, berikan BUMN . Kalau BUMN tidak mau karena secara hitung-hitungan tidak nyambung baru pakai APBN," katanya.

Namun, investasi tidak munculkan tidak begitu saja sehingga pemerintah harus bisa mendorong, menyiapkan, memfasilitasi dan melakukan upaya khusus, katanya.

Dia meminta semua kementerian dan lembaga harus melakukan terobosan, tidak terjebak rutinitas dan hanya bekerja yang biasa-biasa saja sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

"Jangan terjak rutinitas dan jangan bekerja biasa-biasa saja dan koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi faktor kunci," katanya.

Ia mengatakan swasta butuh gambaran investasi yang akan ditawarkan dan gambaran ini yang selama ini tidak pernah ada sebab swasta hanya disuguhkan lokasi dan rencana yg tidak disertai kalkulasi awal.

Jika swasta tertaik, Presiden juga minta dukungan ijin juga harus dikawal dan diikuti agar investor tidak lepas.

Masalah lain dalam investasi nonpemerintah adalah ketersediaan dana. Kepala Negara meminta ada terobosan pendanaan termasuk mencari sumber dana dari lembaga pengelola dana pensiun dan asuranasi.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan lahan dan sumber listrik dan untuk itu harus dikawal mulai awal sampai akhir.

Selain Badan Koordinasi Penanaman Modal, Joko Widodo berharap sejumlah kementerian juga bisa menawarkan investasi ke swasta antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN.