Presiden minta tumpang tindih regulasi segera diatasi

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam mengatasi tumpang tindih regulasi.

"Berkaitan dengan penataan regulasi agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Saya berharap kerja sama DPR dan DPD untuk mengatasi tumpang tindih peraturan perundangan-undangan ini bisa kita mulai untuk diselesaikan satu persatu," katanya dalam pertemuan dengan pemimpin lembaga negara di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Selain meminta dukungan lembaga-lembaga negara tersebut untuk menghasilkan produk hukum berkualitas, Presiden mengharapkan dukungan dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pemberantasan mafia peradilan.

Presiden juga meminta aparat penegak hukum mampu bekerja dengan penuh integritas.

"Berkaitan dengan reformasi lembaga penegak hukum, agar mampu berintegritas dan bekerja lebih profesional," katanya.

Selama pertemuan Presiden juga mendengarkan tanggapan dan masukan dari kepala lembaga-lembaga negara.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung hadir dalam pertemuan itu.

Sementara pemimpin lembaga negara yang hadir antara lain Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Mohammad Saleh, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis.