Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Boediono menyatakan, ada kemungkinan pada tahun 2007 ini pemerintah menambah pinjaman luar negeri guna menutup defisit APBN yang diperkirakan akan meningkat dari target semula. "Ya mungkin, karena tahun ini kan memang ada peningkatan defisit, ya itu harus ditutup darimana," kata Boediono di Jakarta, Senin. "Saya belum lihat ditelnya," akunya. Ketika ditanya apa yang dibahas dalam pertemuan Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia di Washington, Boediono mengatakan ia tidak mengikuti pertemuan tersebut dan yang mengikuti pertemuan adalah Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. "Lha ini saya kira tunggu Pak Paskah kembali, kan saya tidak mengikuti meeting itu," katanya. Sebelumnya Departemen Keuangan juga akan tetap membuka peluang melakukan pinjaman luar negeri, baik bilateral ataupun multilateral, untuk menutupi defisit anggaran 2007 yang diperkirakan mencapai 1,5-1,8 persen (setara Rp56,9-Rp68,3 triliun), selama resikonya sebanding dengan resiko penerbitan instrumen utang lainnya. "Jadi bisa saja (pinjaman luar negeri, red) dilakukan kalau jumlah defisitnya meningkat cukup tajam. Kita akan ambil dari sumber-sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri, baik bilateral atau multilateral, kalau memang term nya bisa dibandingkan dengan instrumen-instrumen utang yang lain," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam APBN 2007, pembiayaan defisit 1,1 persen atau Rp40,6 triliun akan dilakukan melalui penerbitan SUN bruto Rp66,7 triliun, dan neto Rp40,6 triliun. Sedangkan melalui setoran dividen ditargetkan Rp14,462 triliun, privatisasi Rp2 triliun dan penjualan aset PPA Rp1,5 triliun. Mengenai anggaran penanggulangan kemiskinan yang sebagian besar dananya (70 persen) berasal dari pinjaman luar negeri, Menko Perekonomian Boediono mengatakan tahun 2007 ini memang masih ada sumber dari pinjaman luar negeri. "Tahun depan mungkin akan kita tingkatkan alokasi dananya dan mungkin memakai lebih banyak dana kita sendiri. Ini kan kombinasi," katanya. Ia menyebutkan ada perbaikan atas program-program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan sejak tahun 1999 sehingga akhirnya dianggap sebagai program pemerintah Indonesia. "Bank Dunia mencoba berbagai macam program di kecamatan sejak 1999, dan itu ada perbaikan-perbaikan dari kita sendiri, sekarang ini kita anggap sebagai program kita," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
