Taspen-BPD Bengkulu sinergi fasilitasi kredit bagi pensiunan

Jakarta (ANTARA News) - PT Taspen (Persero) dan BPD Bengkulu sepakat memperluas kerja sama dengan memberikan fasilitas kredit kepada para PNS dan pensiunan selain sebagai mitra pembayaran tabungan hari tua (THT), THT Multiguna dan pensiun.

Penandatangan kerja sama dilakukan antara Dirut Taspen Iqbal Latanro dan Direktur Utama BPD Bengkulu Agusalim, di Kantor Taspen, Jakarta, Selasa.

Menurut Iqbal, Taspen dengan BPD Bengkulu secara bersama-sama meningkatkan layanan bagi PNS aktif dan pensiunan yang menjadi debitur BPD Bengkulu.

"Nasabah-nasabah tersebut akan kami "flagging" (diberi tanda bendera), agar tidak pindah menjadi debitur di bank lain. Demikian juga PNS aktif yang akan memasuki pensiun hingga masa pensiun, diberi fasilitas kredit sehingga tetpa menjadi debitur BPD Bengkulu," kata Iqbal.

Ia menjelaskan, kerja sama ini merupakan sinergi BUMN dan BUMD yang saling menguntungkan, dimana Taspen mendapatkan fee based income sedangkan BPD meningkatkan layanan bagi peserta yang menggunakan faislitas kredit.

Sementara itu Direktur Utama BPD Bengkulu Agusalim mengatakan dari sekitar 10.000 pensiunan di Provinsi Bengkulu, baru sebanyak 2.000 diantaranya yang menjadi nasabah Bank BPD Bengkulu.

"Nasabah BPD Bengkulu yang merupakan pensiunan masih relatif kecil sekitar 20 persen. Kita targetkan dengan peningkatan pelayanan diharapkan jumlahnya meningkat minimal hingga 30 persen pada 2017," kata Agusalim.

Jumlah nasabah pensiunan BPD Bengkulu akan dilayani sebanyak 44 kantor bayar yang terdiri atas 11 kantor cabang, 27 kantor cabang pembantu dan 6 kantor kas.

Sebelumnya, Taspen juga meningkatkan kerja sama dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) sebagai abdi negara dan masyarakat.

Kerja sama ini menegaskan kembali peran Taspen sebagai penyelenggara jaminan sosial di antaranya program pensiun, tunjangan hari tua, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian.

"Saat ini Taspen melayani 6,9 juta peserta yang terdiri atas 4,3 juta PNS aktif dan 2,6 juta peserta pensiunan yang direpresentasikan oleh anggota Korpri dan PWRI. Anggota Korpri dan PWRI dapat dilayani dengan baik," kata Iqbal.

(R017)