Penguatan kelembagaan MPR disepakati semua fraksi

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Yosep Umat Hadi mengatakan penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi isu yang mengemuka akhir-akhir ini dan telah mendapat kesepakatan semua fraksi.

"Untuk kelembagaan MPR semua fraksi di MPR sudah sepakat bahwa lembaga MPR perlu diperkuat," katanya dalam diskusi Rumah Kebangsaan di Jakarta, seperti dilansir keterangan tertulis, Selasa.

Dengan penguatan kelembagaan, MPR bisa melakukan check and balance serta kontrol terhadap lembaga-lembaga negara lainnya yang mendapat wewenang dari konstitusi. Proses itu dilakukan melalui penyampaian laporan dalam Sidang Tahunan MPR.

"MPR bisa melakukan checks and balances seperti yang dilakukan lembaga negara lain karena MPR juga representasi dari rakyat," ujar Yosep.

Ia mencontohkan check and balances dilakukan melalui penyusunan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Kajian ini sudah disampaikan kepada fraksi-fraksi di MPR.

"Pada tahun 2017 mungkin dilakukan amandemen UUD terkait dengan GBHN itu," jelasnya.

Dalam penguatan kelembagaan MPR, lanjut Yosep Umar Hadi, selain GBHN MPR juga meminta kewenangan untuk mengundang lembaga negara dalam sidang tahunan MPR. Lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya dalam sidang tahunan MPR.

Sementara itu, anggota DPD Ahmad Muqowam berpendapat, MPR perlu diperkuat karena tidak ada lembaga tertinggi lagi di Republik ini. "MPR harus setingkat lebih tinggi dan selangkah di depan dibanding lembaga negara lainnya," katanya.