Khilafatul Muslimin tegaskan tidak tepat paksakan pemimpin Islam

Lampung Timur (ANTARA News) - Pimpinan Khilafatul Muslimin Wilayah Lampung Timur, Provinsi Lampung Fathul Inam menilai di negara Indonesia yang menganut paham Pancasila tidaklah tepat memaksakan pemimpinnya harus beragama Islam.

"Kalau di negara Islam, ya harus beragama Islam pemimpinya, tapi di negara dengan sistem pemerintahan bukan Islam ya tidak harus, siapa saja boleh memimpin," ujar Fathul Inam, saat dimintai pendapatnya terkait polemik haruskah pemimpin di Indonesia beragama Islam, di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Minggu.

Hal itu, menurut dia lagi, karena negara Indonesia menganut paham Pancasila dan sistem pemerintahannya demokrasi.

"Meskipun Islam menganjurkan pemimpin bagi umat Islam wajib beragama Islam, tapi di negara Indonesia yang menganut Pancasila dan adalah negara demokrasi, ya tidak harus beragama Islam, nanti umat agama lainnya marah," ujarnya pula.

Ia menegaskan bahwa tidaklah tepat di negara yang menganut sistem demokorasi dan bukan negara Islam, tapi memaksakan hukum Islam di dalamnya.

Dia menyoroti banyak umat Islam yang belum memahami pemimpin dalam konsep Islam, pemimpin dalam konsep Islam, dia menyebutkan adalah seorang khilafah atau pemimpin umat Islam dunia yang memimpin seluruh umat dunia.

"Pemimpin dalam konsep Islam adalah sorang khilafah, jadi bukan pemimpin seperti bupati, gubernur atau presiden, jadi masih banyak yang belum paham konsep pemimpin dalam Islam," ujar dia lagi.

(B014/E001)