Jakarta (ANTARA News) - Bappenas telah menyiapkan tiga skenario kenaikan penduduk miskin berdasarkan estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2007 dan tiga proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2008. Menurut data yang diperoleh dari Bappenas akhir pekan lalu, dengan berdasar pada estimasi pertumbuhan ekonomi 2007, maka garis kemiskinan akan berada pada Rp152.847 per kapita per bulan dan jumlah penduduk miskin akan turun dari 39,10 juta atau 17,75 persen menjadi 37,79 juta atau 16,80 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan pada 2008, jika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6,6 persen, maka garis kemiskinan akan naik menjadi Rp158.930 yang akan menaikkan jumlah penduduk miskin menjadi 39,12 juta atau 17,17 persen. Jika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6,8 persen maka garis kemiskinan naik menjadi Rp165.530 yang mendorong kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi 39,17 juta atau 17,19 persen. Dan jika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7,0 persen, maka batas garis kemiskinan menjadi Rp172.330 yang mendongkrak jumlah penduduk miskin menjadi 39,22 juta atau 17,21 persen. "Garis kemiskinan itu harus dihitung secara dinamis. Kalau tingkat kemakmuran suatu negara makin tinggi, standar kemiskinan juga berubah semakin tinggi. Makanya, jumlah orang miskin susah dikurangi karena garis kemiskinan naik terus," kata Sekretaris Utama Bappenas, Syahrial Loetan. Sayangnya, ekonomi yang tumbuh semakin kuat dan disertai kenaikan PDB per kapita, menurut Syahrial, tidak diikuti oleh persebaran kekayaan pada seluruh penduduk atau kesenjangan yang semakin besar. Kesenjangan itu tercermin pada angka "gini ratio", dimana semakin besar "gini ratio" semakin besar kesenjangan yang ada. "Semua negara-negara berkembang seperti India, China, Vietnam, dan Indonesia memiliki kecenderungan `gini ratio` yang semakin memburuk, dan negara-negara yang mengadopsi kapitalisme kelihatannya seperti itu," katanya. Menurut data Bank Indonesia, angka "gini ratio" Indonesia terus bertambah dari 0,288 pada 2002 menjadi 0,340 pada 2005 dan naik menjadi 0,345 pada 2006. Untuk menekan trend kenaikan "gini ratio" itu, Syahrial menyarankan kemungkinan pemerintah menerapkan pengenaan pajak progresif bagi mereka yang memiliki pendapatan besar untuk didistribusikan kembali ke orang miskin. "Ini juga berkait dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2007