Kemenag serius pelajari kebijakan kurikulum kultural Purwakarta

Purwakarta (ANTARA News) - Kementerian Agama menunjukkan keseriusannya mempelajari kurikulum kultural yang dikeluarkan Pemkab Purwakarta, Jabar, terkait pelajaran membaca kitab kuning dan kitab lain sesuai keyakinan agama pelajar di sekolah.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengutus staf ahlinya untuk mengunjungi Purwakarta, Rabu, guna mempelajari sistem dan metodologi kebijakan yang baru-baru ini digagas Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi tentang kurikulum kultural.

Seorang staf ahli Menteri Agama, Hadi Rahman, mengaku telah diberi perintah secara langsung oleh Menteri Agama untuk menemui Dedi Mulyadi.

Ia menyatakan, ada dua hal yang harus dipelajari di Purwakarta, yakni sistem antar-jemput jemaah haji serta mempelajari sistem membaca kitab kuning bagi pelajar muslim dan mempelajari kitab masing-masing bagi pelajar nonmuslim.

Selain sistem antar jemput para jemaah haji, Hadi juga menyatakan kalau Menteri Agama tertarik pada konsep subsidi jamaah haji yang diterapkan Pemkab Purwakarta.

"Pak menteri mendengar ada subsidi jamaah haji di Purwakarta. Jadi skemanya seperti apa, kita pelajari dari Purwakarta," katanya.

Terkait dengan kebijakan membaca kitab kuning dan kitab lain sesuai dengan ajaran agama para pelajar. Hadi menyebutkan kalau Menteri Agama akan segera membuat lokakarya nasional, untuk tindaklanjut teknis kebijakan tersebut di tingkat kementerian.

Menurut dia, Menteri Agama menilai selama ini pembelajaran agama di sekolah terlalu bersifat normatif. Jadi perlu didorong pembelajaran kultur agama yang termaktub di dalam kitab kuning.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menjelaskan, skema subsidi jemaah haji yang diberikan Pemkab Purwakarta bertujuan agar jamaah haji lebih nyaman menjalankan ibadah di tanah suci.

Skema subsidi memang tidak berbentuk uang tunai, melainkan tes kesehatan, obat-obatan dan layanan antar-jempur dari dan kembali menuju rumah masing-masing.

Sedangkan terkait dengan penerapan kurikulum mempelajari kitab kuning dan kitab lain sesuai agama yang dianut para pelajar, Dedi menyebut kebijakan itu untuk membentuk pemahaman agama secara komprehensif bagi pelajar.